IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Masuk 7 Besar Nasional

Menurut Roem, IPM tidak sekadar menggambarkan capaian angka statistik. IPM digunakan untuk melihat kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

"Ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dipimpin pak Wali Kota dna ibu Wawali dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan," kata Roem.

Berdasarkan catatan BPS, perkembangan IPM Makassar mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019 dan 2020, IPM tercatat stagnan di angka 82,25 persen. Tahun 2021 meningkat menjadi 82,66 persen, kemudian naik kembali pada 2022 menjadi 83,12 persen.

Pada 2023, IPM Makassar mencapai 84,85 persen. Angka tersebut sempat menurun pada 2024 menjadi 83,90 persen. Namun pada 2025, IPM melonjak signifikan hingga mencapai 85,66 persen.

Roem menilai capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan yang konsisten. Capaian IPM ini menunjukkan pembangunan daerah berjalan dan menyentuh aspek mendasar kehidupan masyarakat.

IPM Makassar ditopang oleh tiga komponen utama. Pada sektor kesehatan, peningkatan terlihat dari angka harapan hidup. Pada sektor pendidikan, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan akses pendidikan yang semakin luas. Sementara itu, standar hidup layak tercermin dari meningkatnya pengeluaran per kapita.

Roem menjelaskan peningkatan IPM tersebut merupakan hasil dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah yang didukung para pemangku kepentingan. Proses tersebut turut melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

"Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan pada tiga dimensi utama IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak," tuturnya.

Roem menyebut sektor komunikasi dan informatika ikut berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kota Makassar. Peran tersebut terlihat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan layanan publik berbasis digital.

"Di Dinas Komunikasi dan Informatika, kami secara konsisten mendorong transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang inklusif," kata Roem.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar mengembangkan platform layanan digital Lontara+ sebagai sarana integrasi informasi dan pelayanan publik. Platform tersebut memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih cepat, terbuka, dan terpusat.

Roem menyampaikan pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk memperkecil kesenjangan akses layanan publik di masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar pelayanan pemerintah dapat dijangkau lebih merata oleh seluruh lapisan warga.

"Digitalisasi layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan informasi yang berkualitas," tutur Roem.

Selain IPM, indikator makro Kota Makassar tahun 2025 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, inflasi 2,61 persen, rasio gini 0,391, dan tingkat kemiskinan 4,43 persen. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 9,60 persen, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 60,65 persen.

Nilai indeks reformasi birokrasi Kota Makassar tercatat sebesar 76,78, sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada angka 69,69. Selain itu, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 87,00 dan indeks pembangunan pemuda tercatat 57,67 persen.