IDI Makassar Kritik OTG dan ODP COVID-19 Dikarantina di Hotel

01 Mei 2020, 11:20 WIB

Ilustrasi tenaga medis menggunakan APD. IDN Times/Candra Irawan

Makassar, IDN Times - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar mengkritik program Rekreasi Duta COVID-19 yang dijalankan Pemerintah Provinsi Selatan. Lewat program itu, Pemprov memfasilitasi isolasi mandiri di hotel bagi warga berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG).

Humas IDI Makassar Wahyudi Muchsi menilai penempatan ODP dan OTG di hotel tidak layak. Sebab untuk menangani COVID-19 dibutuhkan fasilitas kesehatan yang memadai.

"Di hotel tidak ada peralatan yang memadai. Jadi, ingat pasien corona ini ada yang namanya OTG. Keliatan sehat tiba-tiba ambruk, tiba-tiba memburuk keadannya. Itu yang ditakutkan teman-teman dokter," kata Wachyudi ketika dihubungi IDN Times, Jumat (1/5).

1. Dokter perlu kamar khusus untuk berganti baju APD

Swiss-Belhotel Losari Makassar salah satu hotel yang ditunjuk untuk Wisata COVID-19. Istimewa

Menurut Wahcyudi, banyak dokter yang mengeluhkan kekurangan fasilitas karantina mandiri di hotel itu. Antara lain tidak adanya kamar khusus bagi dokter untuk berganti baju APD sebelum bertugas, begitu pun sebaliknya.

"Karena baju APD itu pasti terkontaminasi dengan pasien. Itu yang tidak ada di Swiss-Belhotel Makassar (tempat isolasi mandiri)," katanya.

Selain itu, dokter juga meminta agar hotel tersebut dilengkapi dengan fasilitas tambahan, seperti sabun cuci tangan. Begitu juga dengan kamar kamar yang dipisah antara dokter, tenaga kesehatan, dan pasien.

"Karena mereka ini pasti ada carrier. Kalau pun ada yang positif diisolasi di lantai khusus, itu sudah dilakukan tapi belum maksimal berjalan," katanya lagi.

2. IDI Makassar sudah menyampaikan keluhan kepada Dinas Kesehatan Sulsel

Fasilitas kamar di Swiss-Belhotel Losari Makassar. Istimewa

Yudi menyatakan pihaknya suda membicarakan hal ini dengan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel. Dia meminta agar semua fasilitas yang kurang dapat segera dibenahi oleh Pemprov.

Menurutnya, apa yang dilakukan semata-mata hanya ingin melindungi seluruh dokter dan tenaga kesehatan lainnya agar mereka bisa tetap bekerja maksimal. Karena jika dokter terlindungi, maka pasien juga secara otomatis akan terlindungi. Apalagi sejauh ini, kata dia, sudah ada 28 orang dokter di Makassar yang positif terinfeksi COVID-19

"Jadi segala yang IDI atau dokter protes sudah dijadikan sebagai masukan yang sangat berharga sehingga mereka katanya akan penuhi. Semoga dipenuhi agar dokter bertugas juga nyaman," kata Wachyudi.

3. Lebih baik ruang isolasi rumah sakit yang dimaksimalkan

RSUD Sayang Rakyat di Makassar Sulsel. Humas Pemprov Sulsel

Sebenarnya, menurut Yudi, akan lebih baik jika pemerintah lebih memaksimalkan ruang isolasi di rumah sakit, Bisa dengan membuatnya senyaman kamar hotel.

Dia menyebutkan rumah sakit sudah pasti memiliki fasilitas kesehatan, berbeda dengan di hotel. Saat pasien di hotel membutuhkan penanganan medis, pasti ujung-ujungnya akan tetap dilarikan ke rumah sakit.

"Jadi penting dimaksimalkan rumah sakit. Misalnya RS Daya, RSUD Sayang Rakyat, RS Sayang Bunda, atau RSKJ Dadi. Semua rumah sakit yang sudah ditunjuk lebih bagus dimaksimalkan. Dana untuk biaya di hotel, bisa dipindahkan ke rumah sakit," katanya.

4. Program isolasi mandiri di hotel disebut tidak keliru

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ichsan Mustari. IDN Times/Asrhawi Muin

Dikutip dari Antara, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Ichsan Mustari menegaskan kebijakan terkait karantina di hotel tidak keliru. Ichsan yang juga Ketua IDI Wilayah Sulsel itu mengungkapkan bahwa OTG positif ditempatkan di lantai khusus yang berbeda dengan pasien ODP maupun PDP yang juga tidak disertai gejala.

"Karantina ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan virus corona di Sulsel," katanya.

Ichsan menyampaikan karantina di hotel bagi OTG maupun ODP dan PDP merupakan Program Rekreasi Duta COVID-19 yang tujuannya melahirkan edukator COVID-19 kepada masyarakat, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya.

Para peserta yang mengikuti karantina akan diberikan bekal edukasi mengenai corona secara menyeluruh untuk disosialisasikan.

Sosialisasi itu, kata dia, minimal disampaikan kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk menangani pandemi COVID-19 dengan disiplin pada aturan pemerintah, seperti menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), pembatasan sosial dan fisik.

"Setelah menjalani karantina, mereka akan menjadi duta dan edukator di keluarganya dan masyarakat sekitar pemukimannya. Dengan begitu tidak ada lagi stigma berlebihan terhadap penderita korona," ujarnya.