Hari ke-10 Blokade Buruh PT Huadi, Pengamanan Diperketat

Di sela aksi, ketegangan muncul saat dua dump truck milik PT Huadi tertangkap mengangkut ore nikel milik PT Unity tanpa sepengetahuan manajemen Unity. Padahal, SBIPE sebelumnya telah menyepakati jalur operasional PT Unity dan PT Hengsheng tetap dibuka dengan syarat tidak melibatkan PT Huadi.

“Kami tetap menghadang DT milik PT. Huadi, karena pihak PT. Unity juga mengonfirmasi bahwa mereka tidak melibatkan DT PT. Huadi. Apalagi operator DT PT. Huadi tidak mau membocorkan terkait siapa yang menyuruh mereka," kata Junaid Judda, Ketua SBIPE KIBA, dalam siaran pers yang diterima IDN Times. 

Sejak pagi, aktivitas angkut ore nikel ke Pelabuhan Jetty masih berjalan. Lebih dari 30 mobil dump truck  keluar dari dalam KIBA menuju Pelabuhan Jetty. Sebanyak 10 milik P. Hengsheng, 10 milik PT Unity dan lebih dari 10 milik PT Huadi. 

Tidak lama setelah itu, dump truck tersebut kembali dengan mengangkut material ore nikel. Setelah 20 milik PT Hengsheng dan PT Unity masuk, SBIPE kemudian menghentikan DT milik PT Huadi namun ada 2 dump truck yang milik PT Huadi yang berhasil lewat. 

Setelah 2 truk Huadi terdeteksi masuk ke area PT Unity, SBIPE langsung meminta pihak Unity menghentikan penurunan muatan. Manajemen PT Unity menegaskan tidak pernah memerintahkan pengangkutan oleh armada Huadi dan memilih memulangkan muatan.

Beberapa hari sebelumnya, PT Unity dan PT Hengsheng menemui dan berunding dengan SBIPE KIBA. Perundingan tersebut kemudian melahirkan kesepakatan yang pada intinya tetap membiarkan PT Unity dan PT Hengsheng untuk beroperasi dengan catatan tidak melibatkan PT Huadi dalam prosesnya. 

"Karena, tuntutan SBIPE KIBA memblokade ekspor feronikel PT Huadi hingga PT Huadi memenuhi hak-hak buruhnya yang telah lama mereka rampas, seperti upah lembur yang tidak dibayarkan, upah tidak sesuai UMP 20257," kata Junaid. 

Di sela blokade, SBIPE KIBA kemudian bertemu dengan pihak PT Huadi yang diwakili oleh Andi Adrianti Latippa di dalam kawasan. Mereka kembali menegaskan tuntutan mereka yaitu perusahaan harus membayarkan upah lembur buruh yang telah lama dirampas.

Perusahaan juga harus membayarkan kekurangan upah selama tahun 2025 yang tidak sesuai dengan besaran UMP 2025 dan  memberlakukan UMP 2025. Mereka juga dengan tegas menolak skema merumahkan buruh yang pada dasarnya tidak diatur dalam regulasi ketenagakerjaan manapun.

Sementara itu, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia masih menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya sejak 15 Juli lalu. Ribuan buruh di tiga anak usaha yakni PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, PT Huadi Yatai Nickel Industry I, dan PT Huadi Yatai Nickel Industry II, terdampak langsung kebijakan ini.

Belum ada kejelasan kapan tuntutan buruh akan dipenuhi. Di tengah blokade yang makin panjang, buruh menegaskan akan bertahan hingga hak-hak mereka dibayarkan penuh.

“Blokade ini akan terus kami lakukan hingga pihak perusahaan mau memenuhi hak-hak buruh yang selama ini mereka rampas,"kata Junaid. 

Pihaknya juga menegaskan kepada pihak perusahaan agar ada kepastian bagi buruh yang dirumahkan. Selain itu,mereka meminta penjelasan kepastian batas dirumahkan, dan kepastian akan dipekerjakan kembali. 

"Serta ada kepastian upah selama buruh dirumah berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan Ketenagakerjaan," kata Junaid.

Terkait pengamanan yang diperketat, SBIPE KIBA menduga bahwa kejadian tadi adalah skema provokasi untuk menimbulkan keributan di tengah banyaknya aparat keamanan di sekitar lokasi blokade. SBIPE KIBA juga memberikan pandangannya terkait keterlibatan banyak aparat pengamanan tersebut. 

Junaid menegaskan aparat pengamanan gabungan yang datang harus benar-benar menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan. 

"Terutama bagi buruh yang saat ini sudah memasuki hari ke 10 melakukan blokade untuk menuntut hak-hak mereka dipenuhi oleh perusahaan dalam hal ini PT Huadi Nickel Alloy," tegas Junaid.