Harga Cabai Rawit di Tana Toraja Tembus Rp115 Ribu per Kilogram

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M Ilyas, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi penurunan produksi di tingkat petani. Kondisi tersebut tidak terlepas dari cuaca panas berkepanjangan akibat fenomena El Nino.

Menurutnya, kondisi cuaca tersebut berdampak terhadap produktivitas tanaman cabai sehingga pasokan yang tersedia di pasaran menjadi terbatas. Sementara itu, kebutuhan masyarakat terhadap komoditas tersebut tetap berjalan.

"Kalau kita lihat sekarang ini masalah El Nino, panas yang berkepanjangan, sehingga produksi di tingkat petani juga sangat rendah," kata Ilyas, Sabtu (14/11/2026). 

Selain penurunan produksi, distribusi cabai ke luar daerah juga memengaruhi ketersediaan pasokan di Sulsel. Ilyas menyebut petani dan pengepul memiliki jaringan pasar di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan wilayah Jawa.

Kondisi tersebut membuat sebagian hasil produksi cabai Sulsel dipasarkan ke luar provinsi. Petani dan pengepul juga perlu menjaga pasokan bagi pelanggan yang selama ini menjadi mitra perdagangan mereka.

Di sisi lain, harga cabai di tingkat petani saat ini sudah mencapai Rp80 ribu hingga Rp85 ribu per kilogram. Tingginya harga di tingkat produsen tersebut turut memengaruhi harga jual cabai di pasar.

"Jadi, ini yang menjadi penyebab naiknya di pasar. Karena faktor produksi juga, sehingga harga di petaninya sebenarnya sudah langsung tinggi," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel mulai memetakan kembali daerah yang masih memiliki produksi cabai cukup besar. Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi wilayah yang dapat menjadi sumber pasokan bagi daerah yang mengalami kekurangan.

Ilyas mengatakan sejumlah daerah sentra produksi cabai, seperti Jeneponto, Wajo, dan Takalar, diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan kabupaten/kota yang membutuhkan pasokan. Langkah ini bertujuan memperlancar distribusi komoditas antardaerah.

Selain kerja sama antardaerah, Pemprov Sulsel juga mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau.

Ilyas mencontohkan kegiatan GPM yang sebelumnya dilaksanakan Bank Indonesia (BI) dengan menyediakan cabai berharga lebih murah. Skema serupa diharapkan dapat diperluas melalui dukungan berbagai pihak.

Menurutnya, pemerintah mengupayakan pembelian komoditas pangan langsung dari petani. Selanjutnya, hasil pembelian tersebut dijual kembali di pasar dengan harga yang lebih terjangkau.

"Kalau di kita paling penting operasi di Ketahanan Pangan. Kita harapkan bisa mendapatkan harga dari petani langsung, kemudian dijual di pasar," katanya.

Pemprov Sulsel juga berharap instansi vertikal dan organisasi perempuan, seperti Dharma Wanita dan PKK, ikut menginisiasi kegiatan pangan murah. Perusahaan juga diharapkan berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

Ilyas menilai pengendalian harga dan ketersediaan pangan tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan untuk memperluas jangkauan kegiatan pangan murah bagi masyarakat.

"Kita berharap yang lain juga melaksanakan dengan keinginan membantu masyarakat. Tidak bisa diandalkan hanya pemerintah sendiri, karena cukup banyak masyarakat yang membutuhkan," katanya.