Hak Angket Lahir dari Gagalnya Lobi DPRD dan Gubernur Sulsel

Ni’matullah menyebutkan, salah satu persoalan penting yang harus diselesaikan Pemprov Sulsel adalah realisasi anggaran Pemprov Sulsel 2019. Hingga Juli 2019, realisasi anggaran baru mencapai 16 persen.

Saat ini, lebih dari 400 item anggaran proyek yang belum dilelang. Ni’matullah mencontohkan dua proyek rumah sakit di Bone dan Luwu, dengan anggaran Rp70 miliar, yang saat ini masih belum jelas prosesnya. 

“Ini contoh kongkrit persoalan anggaran untuk proyek pembangunan rumah sakit di Luwu dan Bone, seandainya berkasnya selesai dan ditenderkan pada Agustus nanti, apakah anggaran Rp70 miliar itu bisa habis terpakai hingga Desember nanti? Paling tinggi setengahnya, mubazir dianggarkan uang tapi tidak terpakai,” jelas Ni’matullah.

Ni’matullah menambahkan, dari beberapa kali evaluasi monitoring DPRD Sulsel yang memanggil kepala dinas di jajaran Pemprov Sulsel, sejumlah anggota dewan mengeluhkan sikap kepala dinas yang dipanggil, tidak berani bicara apa adanya di hadapan wakil rakyat Sulsel. 

“Saya beberapa kali hadiri rapat monitoring dengan para kepala dinas. Mereka tidak mau bicara, mereka cuma bilang terserah bapak mau marahi saya, kalau saya bicara nanti kita pulang dari sini (kantor DPRD) langsung dicopot,” beber Ni’matullah.

Menurut Ni’matullah persoalan kurang harmonisnya gubernur dengan para bawahannya, menunjukkan ada hubungan atasan dan bawahan yang tidak sehat di pemerintahan Nurdin yang sudah berjalan sekitar 10 bulan terakhir ini. Persoalan tersebut menurut Ni’matullah, menjadi domain DPRD Sulsel untuk menyelesaikannya. 

Ni’matullah menegaskan, tudingan ada motif dendam sejumlah parpol yang pasangan calonnya dikalahkan Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel 2018 lalu, hanya pepesan kosong semata. Penyelidikan sejumlah persoalan di Pemprov Sulsel lewat hak angket diputuskan secara kolektif dan melalui proses panjang. 

Menurut Ni’matullah tidak mudah menyatukan para anggota legislatif untuk menyetujui hak angket, jika saja mereka tidak memiliki keresahan yang sama atas persoalan di pemerintahan Nurdin Abdullah yang terus bertambah parah. 

“Kami sudah berulang-ulang berkonsultasi dengan para ahli sebelum mengambil jalan hak angket untuk menyelesaikan permasalahan di Pemprov Sulsel, kalau disebut dendam pasca Pilgub itu kami di DPRD sudah lama move on," kata dia.

Hak angket, imbuhnya, semata-mata untuk mengoreksi pimpinan Pemprov Sulsel. "Kalau hanya pimpinan OPD-nya, cukup kejaksaan dan kepolisian, tapi ini masalahnya ada pada pimpinannya," kata dia.