Gubernur Tegur Pj Wali Kota Makassar yang Bolehkan Resepsi Pernikahan

Seharusnya, kata Nurdin, Pj Wali Kota harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Sulsel dalam setiap keputusannya. Apalagi ini menyangkut keselamatan banyak orang. 

Dengan membuka ruang untuk membolehkan resepsi pernikahan, maka bagi Nurdin hal itu sama dengan memberi ruang bagi penyebaran COVID-19. Untuk itu, Nurdin meminta Pj Wali Kota Makassar tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat kebingungan.

“Fokus kita saat ini bagaimana terus menekan penyebaran COVID-19 tidak semakin banyak. Harusnya kita menghargai apa yang sudah jalan sebelumnya, bagaimana pejabat sebelumnya getol melakukan itu. Harusnya juga kita menghargai pengorbanan para tim medis yang sudah bekerja keras, mereka rela meninggalkan keluarga demi mencegah dan menyelamatkan pasien COVID-19,” katanya.

Pj Wali Kota Makassar Yusran Yusuf diketahui memang sempat mengeluarkan pernyataan soal dibolehkannya menggelar acara setelah masa pembatsasan sosial skala besar (PSBB) tahap II berakhir. PSBB Makassar berakhir pada 22 Mei lalu.

Yusran menyebut bahwa setelah PSBB berakhir, maka sudah boleh dilakukan acara termasuk pernikahan. Asalkan penyelenggara tetap mengatur jumlah tamu yang datang.

"Tetap diatur jumlahnya. Jadi kan seperti sunatan boleh aja, yang penting social distancing. Pernikahan juga bisa kalau jumlahnya bisa diatur. Misalnya kalau ruangan ini kapasitasnya 100 ya bisa kurang 50 atau 25 orang yang bisa hadir," kata Yusran, Sabtu (23/5) lalu.

Selain itu, Yusran juga memperbolehkan toko non sembako dibuka selama menerapkan protokol kesehatan. Namun sebelum itu, sejumlah pusat perbelanjaan memang sudah beroperasi secara terang-terangan.

"Jadi antara lain sama, seperti physical distancing, jaga jarak, pakai masker, hanya memang lebih dibuka ruang. Kalau kemarin kan tempat usaha kan ditutup sekarang semua boleh membuka sepanjang menerapkan protokol kesehatan," kata Yusran.