Gubernur Sulsel Minta Danny Pomanto dan Rudy Berhenti Diam-diaman

Menurut Danny, tidak ada masalah jika pihak Pemkot ingin bertemu dengannya. Paling tidak, dia bisa menanyakan apakah visi misi Pemkot sudah sesuai dengan visi misinya. 

Danny merasa dirinya termasuk orang yang mudah ditemui. Dengan demikian, bukan masalah jika pihak Pemkot ingin bertemu. Hanya saja, dia ingin Pj Wali Kota yang harus bertemu langsung dengan dirinya.

"Tapi jangan kirim ecek-ecek di rumah, Sekda saja tidak cocok, harus Pj langsung," katanya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah juga angkat bicara perihal lelang jabatan yang dianggap tidak sesuai aturan itu. Nurdin meminta Rudy untuk membangun komunikasi dengan Danny agar tidak terjadi kekisruhan dalam tatanan pemerintahan yang akan datang. 

Nurdin menekankan pentingnya membangun komunikasi dari kedua pejabat publik tersebut. Dengan begitu, tatanan pemerintahan dapat segera berjalan maksimal setelah pelantikan wali kota terpilih.

Sebenarnya, kata Nurdin, pelantikan pejabat eselon oleh seorang Pj di akhir masa jabatannya bukan masalah besar asalkan keputusan itu dikomunikasikan bersama dengan kepala daerah terpilih. 

"Karena intinya adalah komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Pj Walkot untuk berkomunikasi dengan wali kota terpilih terkait usulan pejabat,” kata Nurdin.

Nurdin menuturkan hal serupa juga pernah terjadi saat dirinya baru saja terpilih sebagai gubernur. Saat itu, Soni Sumarsono juga melantik sejumlah pejabat di akhir masa jabatannya. Tapi mereka tetap berkomunikasi.

"Pak Pj Gubernur Soni Sumarsono bilang ke saya: 'Pak Gubernur punya kewenangan melantik, tetapi saya juga punya kewenangan sebagai pejabat gubernur saya bisa melakukan hal serupa'. Lalu saya menjawab, 'silakan Pak, saya tidak keberatan'," katanya.

Melakukan seleksi pejabat, kata Nurdin, bukan perkara mudah karena harus ada rentetan proses mulai dari pengusulan, proses biding hingga akhirnya disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia menyebut apa yang sudah dilakukan Pj Wali Kota sudah merujuk pada peraturan pemerintah. 

Tapi di sisi lain, kata Nurdin, wali kota terpilih juga tentu harus mengetahui pejabat yang dilantik Pj Wali Kota. Sebab nantinya para pejabat itu akan menjadi penerjemah program kerja wali kota baru.

“Jika nantinya setelah dilantik menjadi wali kota kemudian ingin mengganti pejabat sebelumnya, tentu itu menjadi kewenangannya,” jelas Nurdin.

Nurdin pun berharap kedua pejabat publik ini segera mengakhiri miskomunikasi yang terjadi agar masyarakat melihat mereka sebagai negawaran dan bisa menjadi teladan.

“Pemimpin itu harus menunjukkan keteladanan apalagi kita di Sulsel tak henti-hentinya harus mengedepankan sipakatau dan sipakalebbi. Mari duduk bersama agar semua berakhir baik,” kata Nurdin.

Lelang jabatan ini dilaksanakan berdasarkan pengumuman nomor: 03/PANSEL-JPTP/II/2021 tentang seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Makassar yang diumumkan pada 5 Februari 2021 lalu. 

Ada 8 jabatan pimpinan tinggi Pratama yang akan dilelang karena selama ini hanya diisi oleh pelaksana tugas. 

Delapan jabatan yang dilelang yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Penataan Ruang (DPR).

Selanjutnya, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, dan Sekretaris DPRD Makassar. 

"Harus segera diisi agar pelayanan bisa maksimal," kata Rudy.