Gubernur Nurdin Copot Kepala Inspektorat Sulsel

Dalam pidatonya, dengan nada tinggi, Nurdin mengatakan tidak bisa memberikan toleransi oknum yang sengaja menyebarkan kabar bohong khususnya di lingkup Pemprov Sulsel. Mantan Bupati Bantaeng ini menyebut “ada duri dalam daging”.

"Saya dengan Pak Wagub hampir sembilan bulan memimpin Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saya kira waktu yang cukup untuk kita lakukan evaluasi mulai dari tingkat SKPD sampai ke bawah. Saya tidak mau ada duri dalam daging yang sewaktu-waktu bisa melukai," ungkap Nurdin.

Masih dalam pidatonya, Nurdin berkeinginan melakukan pembaharuan dalam kepemimpinannya. Pihak yang dianggap tidak mampu mengikuti irama kepemimpinannya akan diganti, demi keseimbangan kerja, seperti dalam tim sepak bola.

Dalam pidatonya, Nurdin mengeluhkan kinerja Inspektorat--yang dinilai selama ini lambat dalam menindaklanjuti laporan dan temuan yang masuk. Usai berpidato, Nurdin belum menyebut nama Kepala Inspektorat yang akan dicopot. Nurdin hanya menyebutkan ada pejabat Eselon II yang akan dia copot, karena menjadi biang permasalahan selama 9 bulan kepemimpinannya di Sulsel.

“Bayangkan kita lagi berperang ada musuh kita di dalam kita ikut berperang, habis kita karena semua strategi kita udah bocor ke mana-mana. Saya dan Pak Wagub ingin membangun postur aparatur pemerintahan yang kuat, jangan kita pikirkan diri kita sendiri," jelas Nurdin.

Dari informasi yang dihimpun, Nurdin menandatangani SK pencopotan Luthfi di Bandara Sultan Hasanuddin, sebelum Nurdin berangkat untuk perjalanan dinas ke Eropa. SK tersebut dibawa langsung Salim, pelaksana tugas Asisten I Pemprov Sulsel yang juga menjadi pengganti Luthfi. Usai ditandatangani, SK pencopotan Luthfi diantar Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat ke kantor Inspektorat Sulsel, di Jalan AP Pettarani Senin siang.

Tahun pertama kepemimpinannya di Sulsel, Nurdin sudah dua kali mencopot pejabat eselon II di jajarannya. Sebelumnya, Nurdin mencopot Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel Jumras, karena dianggap terlibat dalam kasus bagi-bagi proyek di Sulsel. Tidak terima diberhentikan dari jabatannya, Jumras menggugat keputusan Nurdin pada Kemenpan RB.