Gubernur Kaltim Blak-blakan soal IKN dalam Pemerataan Pembangunan

26 Jan 2023, 19:05 WIB

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat memberi kualiah umum terkait pembangunan IKN di kampus Unhas, Kamis (26/1/2023). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Pembangunan Ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu agenda nasional yang terus dikebut. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyebut pemindahan ibu kota bahkan sudah terlalu lambat dari perkiraan banyak orang.

Hal itu disampaikan Isran melalui kuliah umum bertajuk 'Tantangan dan Prospek Pembangunan IKN dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan'. Kuliah umum tersebut dibawakannya di ruang senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Kamis (26/1/2023).

"Kenapa masih ada yang mengatakan ibu kota itu terlalu cepat dipindahkan. Bagi saya ibu kota itu sudah terlalu terlambat dipindahkan," kata Isran.

1. Rencana pemindahan ibu kota sudah lama

Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Dia menyebut wacana pemindahan ibukota negara ini telah ada sejak zaman Presiden Soekarno pada 1957. Saat itu, Soekarno hendak memindahkan ibu kota ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kemudian pada akhir 1996, Presiden Soeharto juga hendak memindahkan ibukota dari Jakarta ke Jonggol. Berlanjut pada awal 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol Selatan.

Di saat yang bersamaan, Jakarta dicitrakan sebagai ibu kota yang rawan banjir, kumuh, hingga macet, bahkan tak sedikit penelitian yang memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam di masa depan. Tanah Jakarta diprediksi menurun sebanyak 4 cm per tahun.

"Bayangkan kalau 100 tahun lagi, maka ada 4 meter wilayah 20 persen Jakarta itu mengalami penurunan di bawah permukaan laut, termasuk istana dan Monas," kata Isran.

Menurut Isran, tiga presiden sebelum Joko Widodo itu tentu memiliki alasannya sendiri untuk memindahkan ibukota negara.

"Kita tidak tahu tapi kenapa mereka mau memindahkan ibukota. Artinya, apa yang diwujudukan Pak Jokowi dengan segala perangkat untuk memindahkan ibukota itu hanya soal waktu," kata Isran.

2. Diwarnai pro dan kontra

Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Isran tak menampik adanya pro kontra dalam rencana pembangunan IKN ini. Menurutnya, kebanyakan pihak yang menentang karena alasan Indonesia belum cukup secara finansial.

Kebanyakan orang yang kontra menginginkan agar uang untuk pembangunan IKN lebih mengutamakan ekonomi rakyat. Padahal, kata dia, alasan tersebut terlalu kecil jika ditinjau dari aspek kebangsaan.

"Bisa kita bayangkan bagaimana sekarang Kairo membuat New Kairo sekitar 50 kilo di sebelah tenggara. Jauh lebih besar biayanya dibanding IKN yang akan kita bangun sekarang, lebih kurang Rp1.700 trilun," katanya.

3. Pembangunan lebih terpusat ke Jawa

Sejumlah pekerja menyelesaikan lahan yang akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo berkemah di titik nol kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Rencana pemindahan ibukota ini juga tak terlepas dari isu pemerataan pembangunan. Isran mengamini hal ini sebab menurutnya pembangunan di Indonesia hanya bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.

Dengan demikian, apabila ibu kota dibangun di Kalimantan Timur, maka setidaknya hal ini akan menambah harapan untuk pembangunan yang lebih merata.

"Ada kesenjangan antara wilayah barat dan timur. Tapi sebenarnyaa ada wilayah barat yang ketinggalan. Sumatera. Tapi yang paling maju berkembang adalah Jawa," kata Isran.