Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berang atas tudingan mantan Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sulsel, Jumras saat menjalani sidang pemeriksaan oleh anggota Panitia Khusus Angket DPRD.
Nurdin membantah telah menerima sumbangan Rp10 miliar dari pengusaha untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu. "Itu bohong besar, Jumras membuat kebohongan besar," tegas Gubernur Nurdin, Rabu (10/7).
Sebelumnya Jumras telah menjalani pemeriksaan soal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel dan Wakilnya.
Jumras bahkan blak-blakan di hadapan anggota dewan soal pencopotan dirinya. "Kalau Jumras tak hentikan bicara itu, saya akan laporkan ke polisi itu adalah pencemaran nama baik," ucap mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Karena geram dengan ucapan Jumras, Nurdin pun mengancam membawa kasus ini ke polisi. Meski, dia memberikan waktu kepada Jumras untuk meminta maaf. "Saya minta 1X24 jam, dia (Jumras) tak minta maaf kepada saya, saya akan laporkan ke polisi," ancam Nurdin.
Diketahui Jumras saat itu baru menjabat Kabiro Pembangunan Sulsel 18 Januari 2019 kemudian dicopot pada 18 April 2019. Pencopotan secara resmi dilakukan Gubernur Sulsel melalui surat keputusan setelah dipanggil ke rumah jabatan (gubernur), Minggu (20/4).
Tak hanya itu, saat sidang Jumras juga mengaku mendapat tekanan dari seorang pengusaha yang meminta pekerjaan proyek. Karena pengusaha tersebut yang membantu Rp10 miliar pasangan Nurdin Abdullaah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilkada lalu.
Namun, lagi-lagi orang nomor satu Sulsel ino membantah. "Lillahitaala kalau ada sumbangan pengusaha kepada saya, apalagi namanya rekanan. Enggak ada sama sekali, bohong besar, saya akan penjarakan dia kalau tak hentikan itu," ucap Nurdin.