Gerakan Pangan Murah Ramaikan HUT ke-356 Sulsel

GPM terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Bulog, vendor pangan, organisasi masyarakat, dan UMKM. Kegiatan ini menghadirkan komoditas pangan pokok dan pangan olahan yang dijual dengan harga lebih rendah dibanding pasar, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan lebih terjangkau.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyoroti peran GPM dalam menjaga harga komoditas tetap stabil di pasaran. Dia juga menekankan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap terjamin di seluruh provinsi.

"Gerakan Pangan Murah Serentak hari ini menjadi langkah nyata untuk menjaga keterjangkauan harga agar masyarakat mendapatkan pangan lebih murah dari pasar, sekaligus mengendalikan inflasi daerah," katanya.

Sulawesi Selatan memang dikenal sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia berkat hasil produksinya yang melimpah. Komoditas seperti beras, jagung, hortikultura, dan hasil perikanan tidak hanya cukup untuk kebutuhan lokal, tetapi juga berperan penting dalam menopang pasokan nasional.

Kondisi ini membuat Sulawesi Selatan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Selain itu, provinsi ini juga memberikan kontribusi signifikan dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan di tingkat nasional.

"Namun demikian, kita juga memahami bahwa dinamika harga pangan seringkali berfluktuasi, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat kondisi cuaca kurang mendukung," kata Sudirman.

Sejauh ini, kata Sudirman, GPM telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dia menilai pelaksanaan GPM hari ini cukup efektif dalam menurunkan harga di pasar dan membantu menstabilkan inflasi.

"Ini tadi para pembeli diserbu. Ini di sana sudah kosong. Ini mau masuk lagi yang baru. Artinya, masyarakat walaupun sebenarnya beda Rp2.000-3.000  itu sangat bermanfaat. Satu kabupaten, belanja sayur saja itu bisa sampai Rp1 triliun per tahun," katanya.

Dia mengatakan pemerintah pernah mensimulasi di salah satu wilayah di Kabupaten Luwu untuk menilai efektivitas GPM. Dalam simulasi tersebut, tim menanyakan langsung kepada ibu-ibu dan pengurus PKK setempat, serta mengumpulkan data terkait transaksi dan dampak harga di masyarakat.

"Memang banyak transaksi ini terkait hal-hal yang kita anggap beda Rp1. 000 - 2.000. Ternyata banyak karena setiap hari," katanya.