Gelombang PHK Huadi Nickel Bantaeng, 1200 Pekerja Terkatung tanpa Kepastian

Dalam memorandum internal tertanggal 15 Juli 2025 yang beredar, manajemen Huadi menyatakan penghentian operasional perusahaan tanpa batas waktu dengan alasan gangguan aktivitas produksi. Surat itu ditandatangani Head of HR, Andi Adrianti Latippe, dan hanya meminta buruh menunggu di rumah.

Padahal, sejak Desember 2024 hingga April 2025, Huadi Group juga telah mem-PHK 81 buruh secara resmi dengan alasan efisiensi. Namun, Junaid menuding dalih efisiensi lemah karena tidak pernah ada laporan audit eksternal yang dibuka ke publik atau buruh.

"PHK sepihak itu dilakukan karena perusahaan terancam rugi 2 tahun terakhir. Namun selama ini, pihak perusahaan tidak pernah mempublikasi hasil audit eksternal terkait alasan efisiensi apakah betul efisiensi itu dilakukan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan," kata Junaid.

SBIPE juga menyoroti pola kerja di KIBA yang kerap melebihi standar waktu kerja. Buruh sistem shift disebut bekerja 12 jam sehari selama 5 hari seminggu yang berarti ada 4 jam lembur per hari. Sementara buruh sistem reguler bisa bekerja 7 hari penuh tanpa libur yang membuat lembur buruh bertumpuk hingga puluhan jam per bulan.

"Karena buruh dipekerjakan 20 hari, maka tentunya, jam kerja lemburnya buruh dalam sebulan ada sekitar 80 jam lembur. Berarti ada 2 hari libur yang digunakan untuk bekerja," kata Junaid.

Jika buruh tetap bekerja pada Sabtu dan Minggu, maka dalam sehari mereka bisa menanggung beban kerja lembur hingga 12 jam. Bila sepanjang bulan mereka tidak mendapat hari istirahat, maka total hari lembur yang terkumpul bisa mencapai 10 hari penuh.

Jalur penyelesaian lewat bipartit dan tripartit pun buntu. Menurut Junaid, 20 buruh sudah terbukti punya hak lembur yang belum dibayar sesuai pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, tapi hingga kini pengusaha menolak membayar. 

Perundingan tripartit tiga kali berakhir deadlock. Serikat untuk menyiapkan langkah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

"Makanya yang kami tunggu dari itu adanya anjuran dari proses tripartit karena kemungkinan besar itu akan naik menjadi ke perundingan PHI atau pengadilan hubungan industrial," tegasnya.

IDN Times telah berupaya meminta konfirmasi kepada Head of HR PT Huadi Nickel Alloy Bantaeng, Andi Adrianti Latippe, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga kini, Adrianti tidak kunjung memberi respons.