Fraksi PKS Kritik Gubernur Sulsel Gegara Absen di Rapat Paripurna

15 Apr 2025, 11:33 WIB

Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyampaikan kritik tajam terkait absenya Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam rapat paripurna, Senin (14/4/2025). (Dok. Istimewa)

Makassar, IDN Times - Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) memanas setelah anggota DPRD dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, melayangkan kritik keras terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kritik tersebut muncul akibat absennya Gubernur maupun Sekretaris Daerah dalam rapat paripurna yang membahas laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.

Yeni menilai, ketidakhadiran pejabat utama Pemprov Sulsel merupakan bentuk ketidakseriusan dalam menghargai forum tertinggi legislatif dan aspirasi rakyat yang diserap melalui kegiatan reses para legislator. Dia menyayangkan Pemprov Sulsel hanya diwakili Asisten I.

“Selama 10 tahun saya jadi legislator di Makassar, tidak pernah ada paripurna hanya dihadiri asisten. Forum ini forum tertinggi, seharusnya dihadiri langsung pejabat utama,” kata Yeni secara tegas dalam ruang paripurna, Senin (14/4/2025).

1. Yeni soroti kebijakan Pemprov Sulsel soal penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah

ilustrasi pegawai BPJS Kesehatan (antaranews.com/M Risyal Hidayat)

Tak hanya soal kehadiran, Yeni juga menyoroti kebijakan Pemprov Sulsel yang menerbitkan surat edaran penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah. Dia menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan utama. Ini tahun 2024, kalian justru tak mau bayarkan BPJS. Sibuk utak-atik APBD, tapi rakyat ditelantarkan. Bantuan keuangan tidak selesai, utang pun tidak dibayar,” katanya.

Yeni mendesak Pemprov segera mencabut surat edaran tersebut. Dia meminta Pemprov mencontoh langkah Pemkot Makassar yang tetap menjaga layanan kesehatan meski dalam kondisi keuangan terbatas.

“Jadi tak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk memberhentikan layanan,” lanjutnya.

2. Yeni pertanyakan urgensi menggelar rapat paripurna tanpa Gubernur

Ilustrasi rapat paripurna di gedung DPRD Sulsel. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Yeni juga mempertanyakan urgensi menggelar rapat paripurna bila Gubernur tidak menunjukkan komitmen hadir dan terlibat langsung. Dia kecewa terhadap absennya kepala daerah dalam rapat paripurna.

“Kalau Gubernur tak hadir, lebih baik tak usah paripurna. Kita ini membangun Sulsel secara kolektif kolegial, bukan sepihak,” katanya.

3. Wakil Ketua DPRD Sulsel minta pesan disampaikan ke Gubernur

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (19/3/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyatakan dukungannya terhadap kritik yang disampaikan Fraksi PKS. Dia menyebutkan kehadiran pejabat utama dalam forum paripurna merupakan hal yang sangat penting dan seharusnya menjadi perhatian Pemprov.

“Kami minta pesan ini diteruskan kepada Gubernur. Terima kasih Fraksi PKS atas penyampaiannya,” kata Rahman.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemprov Sulsel terkait kritik yang dilayangkan dalam rapat paripurna tersebut. Namun dari informasi yang dihimpun, Andi Sudirman Sulaiman tidak berada di Kota Makassar saat rapat paripurna berlangsung.

Dia menghadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Nasional Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai rangkaian peringatan HUT ke-75 Satpol PP dan ke-63 Satlinmas, di Lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo.