Fraksi PKS Kritik Gubernur Sulsel Gegara Absen di Rapat Paripurna
Makassar, IDN Times - Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) memanas setelah anggota DPRD dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, melayangkan kritik keras terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kritik tersebut muncul akibat absennya Gubernur maupun Sekretaris Daerah dalam rapat paripurna yang membahas laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.
Yeni menilai, ketidakhadiran pejabat utama Pemprov Sulsel merupakan bentuk ketidakseriusan dalam menghargai forum tertinggi legislatif dan aspirasi rakyat yang diserap melalui kegiatan reses para legislator. Dia menyayangkan Pemprov Sulsel hanya diwakili Asisten I.
“Selama 10 tahun saya jadi legislator di Makassar, tidak pernah ada paripurna hanya dihadiri asisten. Forum ini forum tertinggi, seharusnya dihadiri langsung pejabat utama,” kata Yeni secara tegas dalam ruang paripurna, Senin (14/4/2025).
1. Yeni soroti kebijakan Pemprov Sulsel soal penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah
Tak hanya soal kehadiran, Yeni juga menyoroti kebijakan Pemprov Sulsel yang menerbitkan surat edaran penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah. Dia menyebut kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan utama. Ini tahun 2024, kalian justru tak mau bayarkan BPJS. Sibuk utak-atik APBD, tapi rakyat ditelantarkan. Bantuan keuangan tidak selesai, utang pun tidak dibayar,” katanya.
Yeni mendesak Pemprov segera mencabut surat edaran tersebut. Dia meminta Pemprov mencontoh langkah Pemkot Makassar yang tetap menjaga layanan kesehatan meski dalam kondisi keuangan terbatas.
“Jadi tak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk memberhentikan layanan,” lanjutnya.