Fraksi Golkar dan PPP Kecewa Stadion Mattoanging Tak Kunjung Dibangun

21 Sep 2022, 15:27 WIB

Juru Bicara Fraksi Golkar Rahman Pina saat paripurna jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD TA 2022 di gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/9/2022). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Dua fraksi DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyatakan kecewa lantaran Stadion Mattoanging di Kota Makassar, tak kunjung dibangun tahun ini. Padahal anggarannya telah disiapkan dalam APBD Pokok 2022.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Rahman Pina, dan
Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara, dalam agenda rapat paripurna jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD TA 2022 di gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/9/2022).

"Kami kecewa Stadion Mattoanging belum dibangun hingga saat ini. Stadion ini sudah ditunggu-tunggu oleh publik Sulawesi Selatan," kata Rahman Pina.

1. Stadion Mattoanging tidak memungkinkan dikerjakan tahun ini

Desain terbaru pembangunan Stadion Mattoanging Makassar. Dok. Dispora Sulsel

Menurut Rahman Pina, anggaran Stadion Mattoanging sebesar Rp66 miliar dipastikan tidak mungkin dilaksanakan dalam APBD Perubahan 2022. Hal ini mengingat bahwa waktu yang tersisa tinggal sedikit dan belum ada proses tender.

"Apalagi tadi bertambah lagi masalah baru bahwa ada unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan atas adanya gugatan itu," jelasnya.

2. Golkar usulkan anggaran stadion dihibahkan

Desain terbaru pembangunan Stadion Mattoanging Makassar. Dok. Dispora Sulsel

Untuk itu, Fraksi Golkar memberikan usulan agar anggaran tersebut tetap bisa dimaksimalkan. Karena anggaran tersebut tidak akan digunakan tahun ini.

Fraksi Golkar mengusulkan supaya anggaran tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kota Parepare yang dinilainya bersungguh-sungguh dalam pembangunan stadion. Seperti diketahui, Parepare memiliki Stadion Gelora BJ Habibie.

"Stadion yang sekarang satu-satunya menjadi representasi masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Selatan di pentas sepakbola nasional," kata Rahman Pina.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengusulkan agar sebagian anggaran Stadion Mattoanging juga digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini seperti yang diumumkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman untuk bisa melayani daerah terjauh dan terisolir.

"Yang ketiga, bisa digunakan untuk dukungan kepada panitia pekan olahraga provinsi Sulawesi Selatan yang baru berapa hari lagi akan digelar tapi dananya belum tersedia," katanya.

3. Fraksi PPP pertanyakan niat Pemprov Sulsel

Ilustrasi Partai PPP (Infopemilu.kpu.go.id)

Di kesempatan yang sama, Fraksi PPP juga menyatakan kekecewaannya. Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel, Imam Fauzan Amir Uskara mempertanyakan niat Pemprov Sulsel untuk melanjutkan proyek Stadion Mattoanging.

"Kami lihat dari tahun ke tahun belum ada niatan dari Pemprov Sulsel untuk merealisasikan janjinya yaitu pembangunan Stadion Mattoanging," katanya.

Menurutnya jika memang sulit membangun Stadion Barombong dari nol lagi, maka masih ada Stadion Barombong. Sebab yang terpenting sebenarnya hanya niat. Dia menilai bahwa sejauh ini Pemprov sama sekali belum ada niat untuk membangun Stadion Mattoanging.

"Yang kami lihat, yang kami rekam hanya narasi untuk menenangkan teman-teman semua, narasi untuk menenangkan masyarakat yang saat ini, satu-satunya provinsi di Indonesia yang katanya provinsi besar tapi tidak ada stadion representatif di ibu kotanya sendiri," katanya.

4. Pemprov Sulsel siap tampung usulan

Ilustrasi proyek pembangunan Stadion Mattoanging Makassar. Dok Dispora Sulsel

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang hadir membacakan jawaban gubernur menyatakan, bahwa pihaknya akan berupaya untuk tetap melanjutkan proyek Stadion Mattoanging. Hanya saja, mereka sangat berhati-hati mengingat ada proses hukum.

"Kami akan berusaha sepenuhnya untuk menghadirkan stadion yang merupakan keinginan masyarakat Sulsel. Kami masih mengedepankan kehati-hatian di mana ada gugatan hukum," kata Hayat.

Ditemui setelah rapat paripurna, Hayat enggan berkomentar lebih jauh mengenai usulan Fraksi Golkar dan PPP tersebut.

"Semua kita tampung nanti dibahas di komisi," katanya.