Fiskal Mepet, Gowa Tetap Prioritaskan Layanan Publik dalam RAPBD 2026

26 Nov 2025, 04:06 WIB

Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin menyampaikan tanggapan eksekutif atas pandangan umum Fraksi terhadap RAPBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa (25/11/2025). (Dok. Humas Pemkab Gowa)

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan tetap memprioritaskan pelayanan publik dalam penyusunan RAPBD 2026 meski ruang fiskal tahun depan diperkirakan semakin ketat. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, pada Rapat Paripurna DPRD Gowa yang membahas tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026, Selasa (25/11/2025).

Darmawangsyah menjelaskan penyusunan anggaran berlangsung dengan berbagai keterbatasan. Namun, pemerintah tetap menargetkan capaian pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

"Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita," kata Darmawangsyah.

1. Tegaskan kesehatan dan pendidikan jadi prioritas Pemkab Gowa

Ilustrasi kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Darmawangsyah juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif. Menurutnya, seluruh pandangan legislatif berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan bersama dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab," katanya.

Darmawangsyah menyampaikan sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur penunjang kesejahteraan berada di garis depan prioritas Pemkab Gowa. Terkait masukan Fraksi PPP, pemerintah memastikan penguatan anggaran kesehatan dan pemutakhiran data warga kurang mampu menjadi fokus lanjutan.

"Penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu adalah prioritas mutlak kami untuk menindaklanjuti masukan Fraksi PPP," kata Darmawangsyah.

2. Soroti digitalisasi PAD dan sinkronisasi APBD-RPJMD

ilustrasi pendapatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Catatan Fraksi NasDem terkait optimalisasi PAD mendapat tanggapan Pemkab Gowa melalui penegasan dukungan pada digitalisasi sektor pendapatan. Pemerintah juga menyoroti perlunya penyesuaian belanja guna mengantisipasi potensi penurunan Transfer ke Daerah.

"Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD di tengah tantangan fiskal," kata Darmawangsyah.

Masukan Fraksi PAN terkait keselarasan APBD dengan RPJMD, efisiensi belanja, hingga penguatan pendidikan, kesehatan, UMKM, dan infrastruktur dipastikan akan dibahas bersama Komisi dan Banggar.

"Seluruh poin penting dari Fraksi PAN, mulai dari keselarasan APBD-RPJMD hingga penguatan UMKM, akan kami bahas secara spesifik," tegasnya.

3. Pastikan efektivitas belanja dan efisiensi anggaran

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemkab Gowa juga menyatakan sejalan dengan perhatian Fraksi Golkar mengenai efektivitas belanja. Pemkab juga menilai masukan Fraksi Gowa Sejahtera tentang transparansi dan program pertanian terpadu sebagai hal yang relevan.

"Kami akan memastikan efektivitas belanja publik berfokus pada sektor prioritas, sejalan dengan perhatian Fraksi Golkar, " katanya.

Menanggapi analisis Fraksi Demokrat mengenai tekanan fiskal, Pemkab Gowa menegaskan tetap menjaga kualitas layanan. Selain itu, Pemkab menyampaikan kesamaan pandangan dengan Fraksi Gerindra terkait efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan.

"Pemerintah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan," tuturnya.

Darmawangsyah menutup penyampaian eksekutif dengan menyoroti fungsi RAPBD 2026 sebagai instrumen yang mengarahkan pembangunan daerah. Dia menekankan RAPBD tersebut harus mampu menjawab kebutuhan warga, bukan hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran.

"Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal dapat diimbangi dengan inovasi dan efisiensi. Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.

4. Fraksi dukung pembahasan lanjut APBD 2026

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari sisi legislatif, Fraksi Gowa Sejahtera menyatakan dukungan agar Ranperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Perwakilan Fraksi, Sulfiadi, menilai tahun anggaran 2026 akan menghadapi tantangan berat akibat penurunan transfer pusat sehingga dibutuhkan tata kelola yang lebih transparan.

"APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan dan layanan dasar," kata Sulfiadi.