Fenomena Comot Isi Berita untuk Feed Medsos Akun Pseudonim, Legalkah?

Menurut Abdul Azis, salah satu mahasiswa yang membawakan materi, free riding terjadi akibat lemahnya perlindungan produk jurnalistik. Padahal, hal demikian telah diatur dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Main "comot" konten jurnalistik disebut tak lagi bersifat murni menyebarkan informasi ke followers. Melainkan cara lain meningkatkan impresi dan jangkauan akun. Tentu agar keuntungan dari pengiklan bisa datang.

"Jadi ini bukan murni untuk mengabarkan pengikut atau akun yang dijangkaunya tapi juga untuk mencari keuntungan profit. Bisa dilihat di bio akunnya, ada akun dengan terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai akun bisnis, menampilkan nomor WhatsApp untuk keperluan bisnis dan menampilkan akun-akun lain yang bisa jadi satu grup bisnis," kata Azis.

Kendati UU Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014 Pasal 43 telah menggarisbawahi mana pelanggaran dan mana yang bukan, tindakan "free riding" pun tak berarti bisa dilakukan dengan bebas.

Poin C menyebutkan: "Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap."

Namun, "free riding" produk jurnalistik di media sosial bertentangan dengan poin D yakni: "Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

Menurut Azis, akun anonim seperti di Instagram menggunakan produk jurnalistik untuk tujuan komersialisasi.

"Walaupun informasi media mainstream dapat dikutip tapi apabila tujuannya untuk memperoleh pendapatan dari iklan/endorse atau komersialisasi dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta," ujarnya.

Bagaimana jika akun anonim terkait berkilah dengan alasan tak ada tujuan komersil sama sekali? Azis menyebut media daring tetap rugi dari segi Hak Cipta atau Hak Ekonomi.

"Walaupun tindakan mengutip kreasi hak cipta dibantah bahwa bukan untuk mencari keuntungan, tetapi tindakan itu merugikan kepentingan ekonomi dari pencipta dalam hal ini media. Ini juga dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Inilah fenomena yang kami lihat," lanjutnya.

Selain itu, alasan konten menjadi milik publik atau public domain juga keliru. Pasal 58 UU Hak Cipta, kata dia, telah mengatur bahwa ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya akan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah si Pencipta konten meninggal dunia.

Lalu kenapa free riding terus terjadi? Azis menyebut belum ada media atau pihak yang melaporkannya. Ada juga dugaan jika media kurang memperhatikan Hak Cipta dari produk jurnalistiknya sendiri.

Menanggapi materi Azis, Ketua AMSI Sulsel Herwin Bahar mengakui belum ada media yang komplain atas aktivitas free riding meski institusi media tersebut bisa saja telah berulang kali mengalaminya.

Bahar menduga ada pemikiran tentang unggahan akun pseudonim bisa menarik pengunjung ke situs berita sebagai sumber asli, alias meningkatkan traffic.

"Kenapa? Karena merasa adanya konten yang dicomot itu pembaca yang dulunya hanya melihat konten yang dikutip akan singgah ke media tersebut," ujar Bahar.

Namun, ia mengakui akan sulit menindak akun-akun pseudonim pelaku free riding lantaran tak mencantumkan alamat beroperasi.

Karena itu, Herwin meminta pemerintah kembali melakukan sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta 28/2014 khususnya kepada pengelola media karena ini penting agar Hak Cipta dan Hak Ekonominya tidak dirugikan oleh pihak lain.