Fadjry Djufry Beberkan Alasan Tidak Ganti Pj Sekda Makassar

22 Jan 2025, 22:09 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, Rabu (8/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menjelaskan alasan pihaknya tidak mengganti Irwan Adnan sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar. Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi menjelang pelantikan kepala daerah definitif pada 6 Februari 2025.

Fadjry menegaskan bahwa keputusan ini berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mendagri, kata dia, meminta agar tidak ada pergantian pejabat selama masa transisi, kecuali jika ada kondisi yang sangat mendesak atau terkait masalah hukum.

"Memang waktu itu Pak Mendagri juga menyampaikan ke saya supaya tidak ada pergantian pejabat kalau tidak urgent. Kan transisi banget ini. Ini kan 6 Februari tinggal berapa hari. Kalau mau dilantik kan tidak mungkin," kata Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (22/1/2025).

1. Pertimbangan efisiensi waktu

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, Rabu (8/1/2025). IDN Times/Ashrawi Muin

Salah satu alasan utama tidak digantinya Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar adalah efisiensi waktu. Fadjry menjelaskan proses pelantikan pejabat baru membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sementara masa transisi hanya menyisakan kurang dari dua minggu.

"Kalau (pejabat) baru kan harus dilantik ulang. Kalau perpanjangan kan sudah berproses saja. Kita ini menghindari tidak terlalu banyak konflik yang terjadi," kata Fadjry.

2. Menghindari potensi konflik di masa transisi

Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, memberi arahan saat Rapat Koordinasi Forkopimda Sulsel bersama Bupati, Wali Kota, dan instansi vertikal, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (10/1/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Fadjry juga menyoroti pentingnya menghindari potensi konflik selama masa transisi. Dia menyatakan keputusan Pemprov untuk mempertahankan Irwan Adnan sebagai Pj Sekda Makassar bertujuan untuk mencegah gesekan antara pihak-pihak terkait.

"Memang diharapkan Pak Mendagri kalau tidak urgent, saya diminta tidak mengganti siapa pun supaya proses transisi ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Fadjry menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengganti pejabat merupakan bagian dari arahan Mendagri untuk menjaga fokus pemerintahan pada pelayanan masyarakat selama masa transisi. Dia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan lancar.

"Ini masalah administrasi saja. Masalah chemistry saja. Diharapkan memang tidak ada pergantian kecuali terkait kasus-kasus yang memang tidak bisa secara legal hukum. Tapi kalau selama SOP ya sudah," kata Fadjry.

3. Polemik dengan usulan Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Sebelumnya, Wali Kota Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengusulkan Muhammad Yasir sebagai calon Pj Sekda menggantikan Irwan Adnan, yang masa jabatannya berakhir pada 18 Januari 2025. Namun, Pemprov Sulsel memutuskan untuk tidak mengganti Irwan dan memperpanjang masa jabatannya.

Danny menilai keputusan tersebut tidak sesuai dengan usulan Pemkot. Dia pun meminta agar pengangkatan Pj Sekda berjalan secara objektif tanpa ada unsur politik.

"Saya terima surat dari Pemprov Sulsel yang tidak sesuai dengan usulan kita. Tapi, saya akan membalas surat tersebut dan menyampaikan bahwa yang diangkat menjadi Sekda tidak boleh melanggar aturan," kata Danny.