Emak-emak Pulau Cari Nurdin Abdullah, Minta Tambang Pasir Laut Disetop

13 Agu 2020, 15:15 WIB

Warga pesisir melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Ratusan emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (13/8/2020).

Dalam aksinya, demonstran menolak dan meminta penghentian aktivitas tambang pasir laut di dekat Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang. Ini merupakan aksi lanjutan warga yang menolak penambangan pasir oleh PT Royal Boskalis untuk proyek reklamasi Makassar New Port.

Zaenab, 44 tahun, salah seorang warga Kodingareng, mengatakan penambangan pasir di laut berdampak pada aktivitas nelayan. Termasuk juga kepada kanjakkang atau pencari kerang.

"Gara-gara ini kita sudah tidak beraktivitas lagi. Lautnya memang ada tapi abrasi lautnya, sudah rusak," ujar Zaenab.

1. Warga meminta aktivitas tambang pasir laut dihentikan

Poster penolakan warga pesisir terhadap tambang laut. IDN Times/Asrhawi Muin

Dalam aksi tersebut, masyarakat yang sebagian besar adalah warga Pulau Kodingareng menyatakan menolak seluruh proyek tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan.

Mereka juga mendesak perusahaan penambang pasir menghentikan aktivitasnya di wilayah tangkap nelayan. Yakni di semua perairan gugusan pulau Spermonde.

Wilayah tangkap yang dimaksud antara lain adalah Copong Lompo, Copong keke, Bone Ma'lonjo, Bone Lure, Bone Pama, Sangkarrang, Batu lla, Lalo Angkan. Berikutnya Bone Utara, Bone Pute, Gossea, Ponto-Pontoang, Garasa Pamalu, Bone Lengga, Bone Pute Rate, Bone Pinjeng, Bone Kaluku, Kapodasan, Lambe-Lambe, Batu La'bua, dan Pariyama.

"Kami minta tidak usah dilanjutkan. Hentikan saja tambang pasir laut ini," kata Zaenab.

2. Warga melayangkan sejumlah tuntutan

Anak-anak pesisir menunjukkan poster penolakan tambang pasir laut di depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Selain itu, ada sejumlah tuntutan yang diajukan warga pesisir ini. Warga mendesak PT. Royal Boskalis, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Alefu Karya Makmur dan PT. Banteng Laut Indonesia bertanggungjawab dan memulihkan seluruh penderitaan serta kerugian materil dan non materil. Masyarakat Pulau Kodingareng disebut mengalami dampak akibat beroperasinya proyek tambang pasir laut.

Demonstran mendesak Pemerintah Belanda melalui Duta Besar untuk Indonesia agar menunaikan kewajiban ekstrateritorialnya. Pemerintah didesak memantau seluruh aktivitas perusahaan asal Belanda, terutama terkait pelanggaran HAM dan penggunaan institusi militer, polisi serta preman dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Sedangkan Belanda diminta mendesak PT. Royal Boskalis menghentikan seluruh aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan.

Tuntutan lainnya, mendesak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah segera mencabut seluruh izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan. Gubernur didesak menghapus zona tambang pasir laut di tanah nelayan.

"Ini semua keinginan kami seluruh nelayan dan perempuan warga Pulau Kodingareng," kata Zaenab.

3. Tambang pasir laut telah menimbulkan banyak masalah

Warga pesisir melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/8/2020). IDN Times/Asrhawi Muin

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulsel, Muhammad Al Amien mengatakan persoalan tambang pasir laut ini telah menjadi polemik yang menimbulkan banyak sekali masalah.

Masalah yang kerap muncul adalah menurunnya hasil tangkapan, kekeruhan air, hingga perputaran uang yang macet mengakibatkan hilangnya pendapatan nelayan.

"Itu adalah serangkaian masalah yang terjadi di Pulau Kodingareng yang seharusnya dijawab oleh Gubernur Sulsel. Sayangnya sampai detik ini belum ada statement, makanya perempuan di Kodingareng maupun yang ada di tempat lain mencarinya untuk mendengarkan langsung apa sebenarnya mau Pemerintah," kata Amin.