Eks Sekretaris KPU Makassar Didakwa Korupsi Rp6,4 M Hibah Pilkada

20 Sep 2019, 06:22 WIB

ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Makassar, IDN Times - Sabri, eks Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, didakwa melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp6,4 miliar lebih. Dana tersebut berasal dari hibah Pemerintah Kota Makassar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah setempat tahun 2018.

Dakwaan terungkap dalam sidang perdana kasus korupsi dana hibah Pilkada, yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (19/9). Sabri sebagai terdakwa duduk mendengarkan materi dakwaan yang dibacakan salah satu jaksa penuntut umum, Mudazzir.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Sabri, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebesar Rp6.423.928.558 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," kata Jaksa saat membacakan dakwaan.

1. Sabri dianggap menyelewengkan berbagai pos dana Pilkada

Sabri, eks Sekretaris KPU Makassar (IDN Times / Aan Pranata)

Sabri didakwa terkait statusnya sebagai Sekretaris KPU Makassar, kuasa pengguna anggaran, serta pejabat pembuat komitmen pada Pilkada Makassar 2018. Saat itu Pemkot Makassar menggulirkan dana hibah senilai Rp60 miliar lebih.

Menurut Jaksa, Sabri telah menyalahgunakan anggaran Pilkada untuk memperkaya diri sendiri, sehingga terjadi kerugian negara. Pos anggaran yang diselewengkan, antara lain gaji satu bulan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Makassar.

Sabri turut didakwa atas korupsi anggaran pengadaan perangkat komputer di KPU Makassar yang hingga kini belum terbayar kepada perusahaan rekanan. Selain itu ada juga penggunaan uang negara untuk kebutuhan pribadi seperti tiket, akomodasi, dan makan-minum.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata Jaksa.

2. Terdakwa diancam hukuman 20 tahun penjara

Ilustrasi penjara (IDN Times/Sukma Shakti)

Di hadapan Ketua Majelis Hakim Daniel Pratu, Jaksa menerangkan bahwa Sabri patut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang didakwakan antara lain Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18.

Dalam perkara ini, Sabri ditetapkan sebagai terdakwa bersama eks Bendahara KPU Makassar bernama Habibi. Sehingga Jaksa juga menambahkan dugaan pelanggaran Pasal 64 KUHP terkait perbuatan berlanjut.

Sesuai pasal tersebut, terdakwa terancam hukuman berupa maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

3. Kasus berawal dari laporan Wali Kota

(IDN Times/Arief Rahmat)

Sabri dan Habibi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel sejak April 2019. Sejak saat itu keduanya juga langsung ditahan.

Dugaan korupsi hibah dana Pilwali Makassar ini berawal dari permintaan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto. Dia meminta pertanggungjawaban dana hibah untuk Pilwalkot Makassar yang dianggarkan pada tahun 2017, untuk perkiraan empat pasangan calon.

Pada kenyataannya, Pilwalkot Makassar 2018, hanya diikuti satu pasangan calon sehingga melebihi anggaran yang telah disiapkan. Wali kota petahana, Ramdhan Pomanto yang berpasangan Indira Mulyasari dianulir oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

“Anggaran awal Rp60 miliar untuk empat pasangan calon. KPU Makassar minta lagi tambahan dana sebesar Rp25 miliar, tapi kami tidak kasih, dana tersebut sudah melebihi dari cukup. Jika inspektorat menghitung, Rp 40 miliar saja sudah cukup untuk Pilwalkot Makassar 1 paslon saja, makanya saya perintahkan inspektorat periksa mereka,” ujar Danny, beberapa waktu lalu.