Duka Pegunungan Latimojong: Pohon Ditebang, Banjir-Longsor Menerjang

Kamariah (41), warga Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, tak kuasa menahan tangis saat mengenang banyak keluarganya yang meninggal akibat longsor. Perempuan itu kehilangan 7 anggota keluarganya pada satu hari yang sama.

Dia mengaku tak sempat melihat keluarganya itu sebab saat longsor terjadi, dia sedang berada di kebun. Pada pukul 08.00 WITA, Jumat 3 Mei 2024, dia mendengar kabar bahwa anak dan ibunya telah meninggal dunia akibat terkena longsor yang terjadi pukul 02.00 WITA.

"Kudengar itu aku turun, sampai itu aku tidak bisa lewat karena yang jembatan itu putus. Aku naik lagi. Mulai jam 8 aku jalan kaki sampai jam 12 malam. Jarak dari kebun ke rumah jauh, saya jalan kaki sama anakku," katanya kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).

Kamariah kehilangan anaknya, ibu, bibi, sepupu, saudara ipar, dan kemenakannya dalam peristiwa longsor itu. Dia tidak menyangka peristiwa memilukan itu akan terjadi pada keluarganya.

"Ada 4 keluarga yang kena longsor, anakku, mamaku, tanteku 2 orang, sepupu satu kali 2 orang, ipar 1 orang, kemenakan 1 orang," katanya sembari menangis.

Warga lainnya yang turut menjadi korban longsor ini yaitu Risno. Dia adalah warga Desa Buntu Sarek yang memilih berjalan kaki dari kampungnya Bersama 26 warga lain, Risno meninggalkan rumahnya dan tiba di posko tanggap darurat pada pukul 14.00 WITA, Selasa 7 Mei 2024.

Mereka terpaksa berjalan kaki karena tidak bisa menunggu helikopter datang mengevakuasi. Risno menuturkan selama perjalanan itu, kondisi jalan sangat tidak layak dan membahayakan.

"Jalanan selama saya berangkat dari sana itu sudah tidak layak sekali, kadang lewat sungai. Kami jalan karena jalan menuju ke lapangan untuk menunggu heli juga perjalanan sangat jauh. Jadi kami putuskan sekeluarga untuk jalan kaki saja," kata Risno.

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan memberikan penyataan terkait bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah kabupaten ini. Berdasarkan analisis WALHI, bencana yang terjadi di sekitar Pegunungan Latimojong ini terjadi karena empat penyebab utama.

Staf Advokasi dan Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riyadi, menjelaskan persoalan bencana ekologis seperti banjir dan longsor bukan hanya dipicu curah hujan. Ada faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis.

"Rata-rata versi pemerintah curah hujan disalahkan. Kami melihat secara umum itu adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitar kawasan yang terdampak bencana," kata Slamet saat diwawancarai IDN Times, Selasa (7/5/2024).

Berdasarkan satelit pemantau hujan (zoom.earth), WALHI menemukan bahwa daerah sekitar Pegunungan Latimojong (bagian utara Sulawesi Selatan) berdekatan dengan Kabupaten Enrekang, Tana Toraja, Sidrap, Luwu, dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan bagian timur (teluk bone) mulai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yakni kisaran 0,5 hingga 8 mm/h pada tanggal 26 April sampai 3 Mei 2024. Intensitas hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama secara alamiah mengakibatkan volume air dari wilayah pegunungan (hulu) penuh dan mengalir deras ke beberapa anak sungai.

Kemudian, hasil analisis tutupan hutan di lima kabupaten (Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang mengalami bencana banjir dan longsor memiliki wilayah tutupan hutan di bawah angka 30 persen. Wilayah DAS terdampak banjir di Kabupaten Luwu yaitu DAS Suso (39,43 persen), DAS Suli (17,73 persen), DAS Mati (5,55 persen), DAS Ponrang (12,53 persen), DAS Temboe (13,57 persen), DAS Paremang (26,16 persen) dan DAS Lamunre (3,81 persen)

Wilayah DAS terdampak banjir di Kabupaten Enrekang yaitu DAS Saddang (17,09 persen). Lalu, wilayah DAS terdampak banjir di Kabupaten Sidrap dan Soppeng yaitu DAS Bila Walanae (14,32 persen).

Kemudian, wilayah DAS terdampak banjir di Kabupaten Wajo yakni DAS Awo (33,41 persen) dan DAS Siwa (67,75 persen). Terkhusus untuk Kabupaten Wajo, meskipun DAS Awo dan Siwa memiliki tutupan hutan di atas angka 30 persen namun aliran sungainya juga terhubung dengan Sungai Belawae (DAS Bila Walanae yang memiliki tutupan hutan di bawah angka 30 persen) sehingga sangat memungkinkan terjadinya luapan air sungai.

Slamet menjelaskan, tutupan hutan 30 persen itu sangat rendah. Padahal tutupan hutan atau vegetasi hutan ini penting untuk mengendalikan air ketika curah hujan sangat tinggi.

Meskipun curah hujannya tinggi tapi tutupan hutannya besar, luas dan lebat maka itu akan mengurangi aliran air dari wilayah hulu masuk ke sungai. Sebaliknya, jika tutupan hutan rendah maka aliran air hujan akan langsung masuk ke badan sungai.

"Kalau badan-badan sungai sudah full, maka dia akan melebar di kanan dan kiri sungai. Itulah yang terjadi banjir," kata Slamet.

Dengan kata lain, ini merupakan deforestasi atau hilangnya tutupan hutan menjadi tutupan lain. Deforestasi, kata Slamet, masif di wilayah sekitar Pegunungan Latimojong.

Pegunungan Latimojong terletak pada posisi sentral karena airnya mengalir ke beberapa kabupaten. Meskipun beberapa kabupaten di sekitarnya ini memiliki wilayah DAS tapi airnya berasal itu dari pegunungan itu.

"Jadi logikanya adalah Latimojong yang membagi airnya masuk ke wilayah DAS dan DAS itu masuk ke wilayah aliran sungai. Pegunungan Latimojong ini sangat penting," kata Slamet.

Setelah mengecek menggunakan data Kementerian ESDM, WALHI menemukan ternyata kondisi di sekitar pejangga atau kaki Pegunungan Latimojong cukup parah. Pasalnya, di sana ada izin tambang emas yang diberikan pemerintah.

Menurut temuan WALHI, di sekitar kawasan penyangga Pegunungan Latimojong terdapat wilayah pertambangan emas milik PT Masmindo Dwi Area dan beberapa aliran sungai di sekitarnya juga dibebani oleh izin pertambangan pasir sungai (galian c).

"Di aliran-aliran sungai itu banyak juga tambang galian C itu baru legal, ya, karena banyak juga tambang galian C di situ. Itu juga yang memperparah di wilayah," kata Slamet.

Kondisi ini pun diperburuk karena jenis tanah di sekitar yang masuk dalam kategori tanah andosol dan latosol yang sangat rentan erosi utamanya ketika musim penghujan tiba. Dengan demikian, alih fungsi lahan untuk aktivitas ekstraktif dan perkebunan di kawasan penyangga akan mendorong terjadinya banjir dan longsor.

Maka dari itu, daya dukung dan daya tampung air Gunung Latimojong telah menurun beberapa tahun terakhir seiring dengan kegiatan perusahaan itu maupun tambang ilegal. Beberapa kali juga Luwu dihantam banjir dan tanah longsor saat musim hujan tiba.

"Padahal wilayah itu setahu kami sebagai daerah rawan bencana, utamanya longsor karena memang tanahnya itu jenis yang mudah erosi," kata Slamet.

WALHI Sulsel pun merekomendasikan empat hal. Pertama yaitu merevisi peraturan terkait pemanfaatan ruang (Rencana Tata Ruang Tata Wilayah/RTRW, Rencana Detail Tata Ruang/RDTR, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL). "Hal ini dikarenakan dalam analisis kami, ada banyak kawasan yang rentang terhadap bencana banjir dan longsor justru diberikan izin pertambangan," kata Slamet.

Kedua, mengubah perspektif dan model mitigasi serta penanggulangan bencana. Dari bencana ini, WALHI melihat bahwa sudah saatnya pemerintah tidak menyelesaikan persoalan ini secara kaku atau dibatasi wilayah administratif. Pemerintah seharusnya menyusun upaya mitigasi dan penanggulangan bencana melalui pendekatan bentang alam (baik penyelesaian di tingkat DAS maupun Kawasan Esensial).

"Karena yang kami lihat penyelesaian bencana dari perspektif pemerintah diselesaikan secara administratif saja. Selalu bilang ini bencana Luwu, Enrekang, Wajo, Soppeng. Jadi arahnya terkesan dibatasi administratif," kata Slamet .

Ketiga, memberikan edukasi serta melibatkan masyarakat secara bermakna di sekitar kawasan untuk sama-sama menyusun dan merumuskan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana. Keempat, Gubernur Sulawesi Selatan harus tegas menindak aktivitas pertambangan yang berada di kawasan inti dan penyangga Pegunungan Latimojong.

"Peran gubernur Sulsel atau Pj gubernur seharusnya lebih banyak mengambil peran untuk mengkoordinasikan kabupaten-kabupaten yang berada di situ. Jadi pendekatannya bukan administratif tapi pendekatan wilayah, DAS atau ekosistem esensial," kata Slamet.

Mitigasi bencana tak luput dari pembahasan. Hal ini lantaran banjir dan longsor terus berulang. Dengan demikian, kesiapan menghadapi bencana perlu menjadi perhatian. Yang perlu digarisbawahi, banjir dan longsor kali ini terjadi di waktu yang nyaris bersamaan.

Melihat fenomena ini, Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin (Unhas), Ilham Alimuddin, menilai banjir dan longsor sejatinya bisa dimitigasi. Sayangnya, mitigasi bencana alam di Sulsel masih jauh dari harapan.

"Untuk mitigasi sebenarnya kita harus menyadari bahwa upaya mitigasi kita masih belum optimal," kata Ilham ketika dihubungi IDN Times, Rabu (8/5/2014).

Ilham menjelaskan bencana alam merupakan fenomena yang sebenarnya dapat diprediksi. Hanya saja, manusia tidak mengetahui pasti kapan waktu terjadinya. Demikian juga dengan bencana banjir dan longsor di Sulsel ini.

Dalam kasus banjir dan longsor, mekanisme kejadian bencana dapat diprediksi dari tanda-tanda seperti meningkatnya curah hujan. Secara logika, curah hujan tinggi tentu akan menghasilkan banyak air. Bukan tidak mungkin banjir akan segera terjadi.

Kondisi itu, diperparah dengan saluran drainase yang mampet. Bisa jadi karena adanya sedimentasi yang terjadi seiring berjalannya waktu dan mengakibatkan pendangkalan.

"Itu kan numpuk sehingga salurannya jadi dangkal. Kalau dulunya bisa menampung air seluruhnya sekarang air setengahnya saja sudah lewat. Akhirnya melimpah. Itu secara mekanisme konsep dari terjadinya banjir," kata Ilham.

Ilham pun menjelaskan ada tiga tahapan dalam proses terjadinya bencana. Pertama, sebelum terjadi bencana. Kedua, saat tanggap darurat. Ketiga, pasca kejadian bencana.

Semua periode tersebut, kata Ilham, bisa dimitigasi. Mitigasi sendiri berarti pengurangan risiko bencana. Kondisi ini dapat diprediksi dengan mengacu pada dokumen kajian risiko bencana di setiap kabupaten dan kota.

"Ada berapa kabupaten memang yang belum memutakhirkan peta-peta kajian risiko bencananya. Sudah pernah ada tapi belum dimutakhirkan daerah mana yang sudah dulunya tidak rawan tapi karena seiring perjalanan waktu menjadi rawan karena dulunya tutupan lahannya bagus, sekarang sudah dibuka," kata Ilham.

Kondisi itu pun akhirnya menjadi rentan. Ada ancaman bahaya di sana. Namun sayangnya, implementasi dan edukasi ke masyarakat belum optimal. Padahal itu adalah upaya dari mitigasi.

"Ada tapi belum maksimal. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak membuka lahan di daerah-daerah rawan atau membuka pemukiman yang harusnya menjadi daerah resapan," kata Ilham.

Maka dari itu, Ilham menegaskan pemerintah tentu masih harus mengevakuasi korban selama masa tanggap darurat. Pemerintah harus membuat para korban merasa lebih nyaman dan terlindungi.

Untuk hal ini, Ilham bersyukur karena pemerintah telah berupaya maksimal menyalurkan bantuan dan mengevakuasi warga meskipun medannya sulit. Sulitnya medan yang terputus mengakibatkan bantuan harus didistribusikan melalui udara.

Saat diwawancarai, Ilham sedang berada di Bandara Palopo. Dia tengah bersiap mendampingi tim BNPB menuju lokasi terisolasi dengan menggunakan helikopter. Hingga kini, distribusi bantuan dan evakuasi warga terus berlangsung.

"Alhamdulillah kami pemantauan di lapangan sudah dilakukan dengan upaya maksimal bagaimana korban dibantu. Kemudian kita salurkan bantuan-bantuan," kata Ilham.

Kemudian, BNPB telah mengucurkan dana siap pakai sebesar Rp2,5 miliar untuk bencana banjir dan longsor di Sulsel. Hal lainnya yang dilaksanakan pemerintah yakni koordinasi untuk penyaluran bantuan, pembuatan hunian sementara atau daerah pengungsian untuk masyarakat terdampak, baik itu kesehatan maupun logistik.

Meski begitu, upaya-upaya tersebut tetap harus dimaksimalkan. Dengan begitu, tidak ada korban yang tidak terakses atau terlayani. Kekhawatiran ini karena banyak kejadian bencana di mana masyarakat tidak terdistribusi bantuan secara merata.

"Jadi perlu sekali management pasca bencana yang lebih bagus. Jadi itu yang kami harapkan bisa dilakukan pemerintah daerah," kata Ilham.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, mengakui bahwa kondisi alam dan lahan di wilayahnya sudah kritis. Hal ini tentu mengancam kehidupan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Bahtiar saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (8/5/2024). Dia mengakui bahwa banjir yang terjadi di 7 kabupaten karena kerusakan alam.

"Masalah lingkungan itu sejak tahun lalu, saya sudah bilang Sulsel ini mungkin 2/3 keadaan alamnya, lahannya itu sudah kritis dan bahkan sangat kritis," kata Bahtiar.

Bahtiar menilai kondisi alam di Sulsel dapat dilihat pada desa-desa. Di desa, pohon besar dengan diameter 1 meter bahkan sudah sulit ditemui. Kebanyakan hanya pohon kecil.

Dengan kondisi itu, maka tanah di sekitar akan mudah roboh ketika hujan dengan intensitas tinggi. Bahtiar mengatakan kondisi geografis di lokasi-lokasi banjir seperti Enrekang dan Luwu hampir semua lahannya adalah gunung atau dataran tinggi.

"Ketika tidak ada pohon yang mengikat tanah, datang hujan, sudah langsung terburai itu. Jadi mudah sekali (terjadi bencana)," kata Bahtiar.

Di kaki Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang, kata Bahtiar, juga bermasalah. Sudah banyak kebun di lembah-lembah gunung. Hal ini merupakan contoh dari alih fungsi lahan.

Fenomena ini menjadi dilematis. Di satu sisi, perkebunan juga menjadi sumber kehidupan warga untuk bercocok tanam. Namun di sisi lain, kondisi ini membahayakan jiwa masyarakat jika terjadi hujan dan banjir.

Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan agar masyarakat yang tinggal di sana puluhan tahun bisa tetap aman. Salah satu upayanya dengan menggalakkan penanaman pohon.

"Mereka tinggal puluhan tahun, bahkan. Mungkin ada neneknya ratusan tahun di situ tetapi dia terlindungi maka harus dipastikan kawasan-kawasan itu, ya, harus dijahit, dijahit menggunakan pohon-pohon," kata Bahtiar.

Untuk penanganan jangka panjang, Bahtiar menyatakan harus bekerja keras mengembalikan fungsi lahan. Dia mengibaratkan alih fungsi lahan di pegunungan ini sebagai baju robek yang harus dijahit dengan penanaman pohon.

Apabila gunung rusak, maka akan mudah terjadi longsor. Untuk memperbaiki lahan yang rusak, maka harus dimulai dari hulu. Sebab jika tidak maka perisitiwa banjir dan longsor seperti di 7 kabupaten itu akan terus terulang.

"Untuk menjahit kembali itu nah hulunya di situ sebenarnya. Maka saya setuju dengan pikiran kawan kita tadi itu ini harus ada program tanggap darurat penanganan lingkungannya karena kalau tidak nanti lupa lagi," kata Bahtiar.