Dugaan Praktik Curang Tahapan Pemilu, OMS Sulsel Buka Posko Pengaduan

Korban ataupun saksi yang dimaksud OMS Kawal Pemilu Sulsel, adalah orang-orang di jajaran KPU maupun Bawaslu se-Sulsel yang mengadukan kejanggalan di posko yang telah dibentuk, untuk kemudian diberikan perlindungan hukum.

"Tentunya, identitas pengadu (korban dan saksi) tentu akan sangat kami rahasiakan dan akan diberi perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Haswandy.

Haswandy mengatakan, OMS Kawal Pemilu menilai kegaduhan yang terjadi dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu 2024 di Sulsel masih terus berlanjut. Beberapa Kabupaten/Kota juga telah mengungkap adanya praktik-praktik kecurangan yang terjadi.

"Kecurangan dengan pola-pola intervensi dan intimidasi yang diduga dilakukan oknum KPU Sulsel yang meminta sejumlah Komisioner dan staf Sekretariat KPU pada tingkat daerah untuk merubah data hasil verifikasi faktual yang telah dilakukan," kata Haswandy.

Selain itu, kecurangan kemudian terus berlanjut saat Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Sulsel yang diduga telah dimanipulasi dengan mengubah status partai politik yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Lanjut Haswandy, proses pengambilan keputusannya pun tidak sepenuhnya melibatkan dan disetujui oleh seluruh Komisioner. Hal inilah yang menjadi objek masalah yang diciptakan dari intervensi dan intimidasi KPU Sulsel kepada hampir semua KPU Kabupaten/Kota di Sulsel.

"Menyikapi hal tersebut maka kami (OMS Kawal Pemilu Sulsel) mengajak seluruh penyelenggara (KPU dan Bawaslu se-Sulsel) yang menjadi korban dari intervensi dan intimidasi untuk segera menyatukan sikap untuk melawan, dan bergabung dengan koalisi," tegas Haswandy.

Sebelumnya, OMS Kawal Pemilu Sulsel menduga, adanya kejanggalan saat Verifikasi faktual (Verfak) keanggotaan Partai Politik (Parpol) yang ditetapkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel beberapa waktu yang lalu.

Dengan adanya kejanggalan ini, mulai dari adanya perbedaan pada data saat Verfak keanggotaan Parpol, lalu KPU Sulsel abai terhadap keterbukaan informasi publik, maka aktivis OMS akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kita masih mengumpulkan fakta dan data lalu kita susun analisis untuk menentukan, dan akan kita bawa ke Bawaslu dan atau ke DKPP," ungkap perwakilan OMS Kawal Pemilu Sulsel, Abdul Kadir Wokanubun kepada IDN Times, Rabu kemarin (14/12).