Dua Terdakwa Korupsi Satpol PP Makassar jadi Tahanan Kota

11 Feb 2023, 09:34 WIB

Gedung Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (3/9/2022). IDN Times/Dahrul Amri

Makassar, IDN Times - Dua terdakwa korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Pamong Praja Kota Makassar, Iman Hud dan Abdul Rahim, ditangguhkan penahannya.

Imam eks Kepala Satpol PP Makassar, dan Rahim, eks Kepala Operasi Satpol PP Makassar, sebelumnya menjadi tahanan di Rumah Tahanan sembari menjalani proses sidang. Kasus hukumnya tengah berjalan di Pengadilan Negeri Makassar.

"Terhitung 9 Fabruari kemarin dialihkan dari tahanan Rutan jadi tahanan kota," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi, Jumat malam (10/2/2023).

Iman Hud dan Abdul Rahim didakwa atas kasus korupsi dengan kerugian negara ditaksir Rp4,7 miliar. Mereka dianggap menguntungkan diri sendiri, menurut laporan Inspektorat Daerah Sulawesi Selatan.

1. Jadi tahanan kota selama sembilan hari

Ilustrasi - Proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jl R.A Kartini, Makassar, Sulsel. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)

Soetarmi menyebutkan, dua terdakwa dialihkan status penahanannya berdasarkan permohonan mereka kepada majelis hakim. Status tahanan kota berlaku sementara. Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/PID. Sus.TPK/2023/PN.MKS pada tanggal 09 Februari 2023. Kedua terdakwa menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 sampai 18 Februari 2023.

"Kedua terdakwa sebelumnya sudah melakukan permohonan, kemudian permohonan keduanya itu dikabulkan oleh majelis hakim. Tapi proses tahanan kota ini berlaku 9 hari saja," ucap Soetarmi.

2. Dua terdakwa terancam penjara 20 tahun

Ilustrasi penjara (IDN Times/Mia Amalia)

Dalam kasus ini, Iman Hud terancam kurungan penjara 20 tahun. Itu sesuai dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan.

"Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan penunjukannya selaku kepala seksi operasi dan selaku kepala Satpol PP melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan negar," kata jaksa, Nining.

Kedua terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 KUHP tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 20 Tahun 2001, tentang UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

Kasus korupsi honorarium anggota Satpol PP ini juga melibatkan eks Kasat Pol PP, M. Iqbal Asnan. Tapi dalam proses Kejaksaan dia jatuh sakit dan meninggal pada 18 Desember 2022.

3. Terdakwa menyisipkan 123 nama anggota Satpol untuk korupsi

Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Terdakwa Iman Hud dan Abdul Rahim, menurut dakwaan jaksa penuntut umum, disebutkan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

"Terdakwa dianggap telah melawan hukum, menyisipkan 123 nama personil Satpol PP ke dalam surat perintah penugasan patroli kota, keamanan dan ketertiban umum, dan juga pengendalian massa," ungkap Nining.

Penyisipan 123 nama personel itu ke dalam beberapa kegiatan Satpol yang anggarannya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020.

Selain itu, kegiatan pengawasan dan pengamanan ketertiban umum Kecamatan yang anggarannya dari DPA 14 SKPD Kecamatan se-Kota Makassar tahun 2017 sampai 2020 terdakwa yang merancangnya.

"Terdakwa disebut telah merancang seakan-akan personil bertugas di Kecamatan atau di kegiatan Balaikota. Draf surat perintah berlangsung dan ditandatangani oleh Iman Hud selaku Kasat," jelas Nining.