Dua Tahun Pascabencana, Pembangunan Huntap Palu Temui Banyak Masalah

Singgih mengatakan dalam waktu dekat BPBD Kota Palu akan memvalidasi kembali data korban bencana yang mendaftar. Sebab tak sedikit warga yang mendaftar tidak menyertakan bukti kepemilikan lahan ataupun rumah.

Pada proses validasi, kata dia, pendaftar dipastikan memiliki bukti berupa sertifikat tanah atau rumah. Sebab huntap tidak diperuntukkan untuk warga yang berstatus sewa rumah atau menumpang.

"Proses validasi ini makan waktu. Validasi lagi siapa yang berhak mendapatkan huntap itu, bisa jadi ada yang tidak lolos karena persyaratannya," sebutnya.

Data yang dimiliki BPBD Kota Palu tercatat, Huntap Tondo I sudah menyelesaikan sebanyak 1.611 hunian dan sebagian besar telah dihuni. Kemudian menyusul Huntap Duyu yang dikerjakan PUPR sebanyak 230 rumah dan 108 petak telah dihuni. Kemudian PUPR juga sudah menyelsaikan 127 rumah di Huntap Balaroa.

"Kalau Huntap Balaroa itu yang sedang dikerjakan sebanyak 58 lagi," kata Singgih.

Sementara itu, rencana pembangunan Huntap Tondo II, Talise, dan Petobo hingga saat ini belum dilakukan pengerjaan. Untuk relokasi mandiri, dari 527 pemohon yang mendaftar, ada 160 pemohon sudah diverifikasi dan divalidasi. Dari jumlah tersebut terdata sudah 49 rumah dikerjakan.

"Mudah-mudahan nanti yang 111 bisa menyusul secepatnya," tutur Singgih.

Pembangunan huntap di sejumlah wilayah kelurahan masih terhalang berbagai kendala. Namun, BPBD Kota Palu tidak bisa menjelaskan secara rinci masalah yang menghambat pengerjaan huntap untuk korban bencana.

Terkait dengan pengerjaan huntap, BPBD dan instansi lainnya diberi waktu hingga 2023, agar semua korban bencana yang terverifikasi sudah harus menghuni huntap.

"Kita BPBD hanya menyiapkan data, soal infrastruktur itu urusan instansi lain," jelasnya.

Fakta yang terjadi, beberapa penerima yang sudah menghuni huntap terpaksa harus dikeluarkan. Pasalnya, setelah diverifikasi kembali, penerima tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan tanah maupun rumah.

Fakta lain, tak sedikit satu petak huntap dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Padahal kapasitas huntap hanya dihuni empat sampai lima orang saja.

Terkait hal ini, BPBD tak punya hak untuk melarang atau mengeluarkan keluarga lain.

"Yah rumahnya sebelum kena bencana mungkin besar dan dihuni lebih dari satu kepala keluarga. Makanya kami tidak bisa larang juga," jelasnya.