DPRD Sulteng Minta Operasi Tinombala di Poso Dihentikan

11 Jun 2020, 22:59 WIB

M. Faiz Syafar

News

Channel

Add as Preferred source

DPRD Sulteng Minta Operasi Tinombala di Poso Dihentikan

Humas DPRD Sulteng

PALU, IDN Times – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso, Kamis (11/6) di gedung DPRD Sulteng.

Mereka bertujuan melakukan konsultasi dan koordinasi perihal teknis pelaksanaan operasi Satgas Tinombala dalam memburu jaringan sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah pegunungan Poso.

“Situasi dan kondisi Poso kembali mulai mencekam selang beberapa bulan terakhir ini, karena adanya korban penembakan dan pembunuhan. Oleh karena itu (kami) perwakilan DPRD Poso menyampaikan, situasi dan kondisi keamanan Poso juga sangat membutuhkan dukungan DPRD Sulteng saat ini,” ungkap Romy S Alimin selaku Wakil Ketua DPRD Poso, dalam keterangan tertulis, Kamis.

1. DPRD mengaku situasi Kabupaten Poso kurang kondusif usai kasus penembakan beberapa warga sipil

Humas DPRD Sulteng

Romy mengatakan, situasi terkini di Kabupaten Poso kurang kondusif pasca-insiden penembakan yang menyasar warga sipil. Penembakan yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) pada Selasa (2/6) lalu mengakibatkan beberapa orang di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, meninggal dunia.

“Terus terang kami mengikuti kejadian demi kejadian hingga tiga korban (jiwa) warga kami sangat memilukan,'' lanjut Romy berkeluh.

2. Meminta operasi Tinombala dihentikan

Humas DPRD Sulteng

Wiwik Jumatul Rofiah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng pun menganggap, operasi yang saat ini hanya melibatkan kepolisian RI itu diwarnai sekelumit kejanggalan.

“Kalau saya, dihentikan saja operasi Tinombala. Janggal kedengaran, hanya mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang katanya sekarang jumlahnya tidak sampai 20-an orang, masa butuh waktu bertahun-tahun agar diselesaikan. Sedangkan personel (kepolisian) ratusan orang,” kata Wiwik.

“Kalau perlu paling lambat Senin pekan depan. Kami juga minta, Forum Umat Islam dan Tim Pembela Muslim turut diundang dalam RDP, agar penyelesaian masalah hukum (ini) dilakukan secara terbuka dan transparan,” Wiwik melanjutkan.

Sementara anggota DPRD Sulteng lainnya, Zainal Abidin Ishak meminta kasus yang merenggut nyawa mendiang Qidam, Firman, dan Syarifuddin itu perlu ditelusuri lebih dalam.

"Terlebih siapa yang bertanggung jawab dalam terbunuhnya tiga korban tersebut harus dihukum tegas," beber Zainal.

3. DPRD Sulteng segera melakukan RDP dengan aparat kepolisian

IDN Times/M Faiz Syafar

Untuk menyikapi insiden penembakan oleh OTK di Poso, Wakil Ketua 1 DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim mengatakan pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng, Polres Poso, dan Satgas Tinombala.

"Ini yang perlu kita dalami (kasusnya) dalam waktu singkat ini. Jangan kita lama-lamakan," kata politisi partai Golkar ini.

Sampai saat ini, kasus penembakan oleh OTK terhadap tiga pekebun asal Kabupaten Poso, belum menemui titik terang dari aparat kepolisian. Peristiwa itupun disebut memicu reaksi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.