DPRD Sulsel: Elpiji 3 Kg Langka Karena Tidak Tepat Sasaran

13 Agu 2019, 14:31 WIB

Ilustrasi tabung gas elpiji (LGP) 3 Kg. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Makassar, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menilai kelangkaan gas bersubsidi tabung 3 kilogram (kg) di sebagian daerah disebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Ke depan, Pertamina diharapkan membatasi penjualan gas itu hanya untuk masyarakat miskin, sesuai peruntukannya.

Penyebab kelangkaan gas terungkap saat Komisi B DPRD Sulsel memanggil pihak-pihak terkait dalam rapat dengar pendapat, Senin (12/8). Rapat antara lain dihadiri perwakilan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel, serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

"Kemarin kita undang mereka, kita tanyakan mengapa terjadi kelangkaan. Memang ada beberapa faktor, yang umumnya banyak penggunaan tidak sesuai peruntukan," kata anggota Komisi B DPRD Sulsel Yusran Paris di Makassar, Selasa (13/8).

1. Gas bersubsidi dipakai pengusaha binatu hingga petani

Tabung gas elpiji 3 kilogram (kg). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Yusran mencontohkan sejumlah penggunaan gas bersubsidi elpiji 3 kg tidak tepat sasaran. Misalnya, petani memakainya untuk pompa air di ladang pada musim kemarau panjang. Lalu ada pengusaha binatu atau laundry yang memakai untuk mesin pengering pakaian.

Contoh lain, kata Yusran, gas bersubsidi digunakan pengusaha rumah makan kelas menengah. Belum lagi kalangan orang mampu atau pegawai negeri sipil yang seharusnya tidak menerima subsidi, malah ikut memakai gas tersebut.

"Banyak juga pengusaha yang tidak berhak. Ini menyangkut subsidi kan ada batasan untuk orang dengan penghasilan di bawah Rp2 juta, ada aturannya," ucap Yusran.

2. Pertamina diminta selesaikan kelangkaan tabung gas dalam dua pekan

IDN Times/Abdurrahman

DPRD Sulsel mengusulkan sejumlah opsi agar stok tabung gas bersubsidi elpiji 3 kg kembali normal. Untuk jangka pendek, Pertamina diminta menggelar operasi pasar untuk memastikan stok tabung didistribusikan secara cukup dan tepat sasaran.

"Kita kasi waktu dua minggu untuk selesaikan, dan mereka sudah janji. Kalau tidak selesai, kami di Komisi B akan sidak di lapangan," kata Yusran.

3. Distribusi tabung gas bersubsidi sebaiknya berdasarkan basis data

IDN Times/Maulana

Sebagai jangka menengah, kata Yusran, Komisi B meminta Pertamina memperbaiki pola distribusi tabung gas bersubsidi. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah memanfaatkan basis data masyarakat miskin.

Ke depan, orang yang hendak membeli tabung gas bersubsidi harus dipastikan sesuai kriteria tidak mampu. Misalnya dengan mencocokkan basis data dengan tanda pengenal berupa KTP hingga Kartu Keluarga.

"Kita harapkan nanti menggunakan database orang miskin, jadi tidak sembarang orang bisa pakai. Bisa minta datanya di BPS. Memang betul-betul orang berhak yang dapat, makanya harus ketat," kata Yusran.

4. Kewenangan Pertamina terbatas hingga pangkalan

Ilustrasi penambahan kuota gas elpiji 3 kilogram. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Pejabat sementara Manager Komunikas dan CSR Pertamina MOR VII Ahad Rahedi berharap DPRD, Hiswana Migas, dan Pemerintah Daerah ikut mengawasi bersama distribusi gas bersubsidi tersebut. Sebab kewenangan Pertamina terbatas hingga level agen dan pangkalan. Dari pangkalan, gas langsung dilepas ke masyarakat.

Sejauh ini, Pertamina MOR VII memastikan stok gas di Sulsel disalurkan secara normal ke semua daerah. Bahkan jelang hari raya Iduladha, dilakukan penambahan stok hingga 9 persen lebih sebagai antisipasi tingginya permintaan konsumen.

"Kewenangan Pertamina itu hanya di level pangkalan, karena memang lepas dari pangkalan langsung ke masyarakat. Ada jalur peran pengecer yang menyambungkan jalur distribusi dari pangkalan ke lokasi yang lebih jauh," kata dia.