DPRD Dorong Insentif Guru Honorer Masuk APBD

19 Jul 2022, 09:53 WIB

Seorang guru mengajar siswa dan siswi pada pembelajaran tatap muka (PTM) di SMA Negeri 1, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (1/11/2021) (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Makassar, IDN Times - Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Muhammad Irfan AB berharap Pemerintah Provinsi memasukkan insentif guru tingkat SMA/SMK ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Irfan mengatakan, penyertaa insentif guru honorer ke APBD bisa jadi solusi terhadap polemik penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dia menyikapi situasi adanya guru honorer yang mengeluh lambat menerima honor karena terkendala pencairan dana BOS, dua hingga tiga bulan.

"Kami harapkan bisa dimasukkan dalam APBD agar berjalan semuanya. Kami akan arahkan dimasukkan ke APBD Perubahan," kata Irfan dikutip dari Antara, Selasa (19/7/2022).

1. Sebagian sekolah mengandalkan dana BOS

Ilustrasi guru. IDN Times/Sukma Sakti

Irfan mengatakan, sebagian sekolah tingkat SMA/SMK di Sulsel kesulitan membayarkan insentif guru honorer. Sebab sekolah itu cuma mengandalkan dana BOS.

Meski ada beberapa guru kontrak insentifnya dibayarkan APBD, namun tidak semua guru honorer mendapatkan hak yang sama.

2. Honor menyangkut kesejahteraan guru

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Legislator Fraksi PAN ini menuturkan dari laporan yang diterima, polemik tersebut terjadi di Kabupaten Luwu, Soppeng, Barru, Bulukumba, dan beberapa daerah lain. Ada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan dana BOS cukup. Namun di sisi lain ada sekolah yang memiliki sedikit siswa dengan dana BOS terbatas.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, karena menyangkut kesejahteraan guru, walaupun guru honorer, waktu mengajarnya juga padat, namun tidak berimbang dengan pendapatan mereka," kata Irfan.

3. DPRD jalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan

Kantor DPRD Sulsel. (IDN Times/Aan Pranata)

Irfan berharap besar agar guru honorer yang tidak masuk dalam anggaran APBD dicarikan solusi demi peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bagi anak didik.

"Jangan dibiarkan masalah ini terkatung-katung tanpa ada solusi dan hanya menggunakan dana BOS. Kami akan terus upayakan dan berkomunikasi dengan dinas pendidikan agar ada jalan keluarnya," ujar Irfan.