DP3A Sulsel: Kasus Asusila di Ponpes Jadi Alarm Perlindungan Anak

Menurut Meisy, setiap laporan kekerasan seksual yang masuk akan didampingi sejak proses pengaduan hingga korban mendapat akses layanan hukum. Pendampingan diberikan agar korban tetap merasa aman selama proses hukum berjalan.

"Korban-korban ini didampingi untuk mengakses layanan hukum. Jadi pengaduannya didampingi sampai dengan proses hukumnya berjalan," katanya.

Meisy menjelaskan banyak korban akhirnya memilih diam karena takut dianggap melawan, berdosa, atau bahkan dikeluarkan dari pesantren. Situasi itu memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dalam waktu lama tanpa terungkap.

DP3A Sulsel mencatat pola yang sering muncul adalah pelaku memanfaatkan kepolosan dan kepatuhan santri. Anak-anak yang terbiasa patuh kepada guru atau pembina cenderung sulit menolak permintaan, termasuk saat diminta masuk ke ruang pribadi pelaku.

"Kerentanan dan kepolosan anak-anak ini dijadikan sebagai modus oleh pelaku," kkatanya.

DP3A Sulsel bersama UNICEF selama beberapa tahun terakhir mendampingi sejumlah pesantren untuk memperkuat sistem pencegahan kekerasan seksual. Pendampingan itu mencakup edukasi kepada santri dan pengelola pesantren, termasuk pembentukan kanal pengaduan internal bagi korban perundungan maupun kekerasan seksual.

Selain pendampingan hukum, korban juga mendapat layanan pemulihan psikologis. Meisy menilai pendidikan tentang perlindungan diri dan keberanian berkata tidak perlu diperkuat sejak dini, baik di sekolah, pesantren, maupun lingkungan keluarga.

"Aak juga harus diajarkan untuk cara melindungi diri itu dengan menetapkan batas. Tidak boleh dia dilanggar batasannya," kata Meisy.

Berdasarkan data DP3A Sulsel, sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat 70 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada periode yang sama, terdapat 32 kasus kekerasan fisik dan 31 kasus kekerasan psikis terhadap anak.

Meisy mengungkapkan banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan baru terungkap setelah berlangsung lama, bahkan saat pelaku sudah melarikan diri. Kondisi itu terjadi karena korban kerap memilih diam dan tidak berani melapor akibat tekanan maupun rasa takut.

Karena itu, Meisy menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pihak terkait lainnya dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Koordinasi tersebut dinilai dapat mempercepat proses penanganan hingga pelaku segera ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kondisi tidak dilaporkan itu menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mengulangi terus. Kan aman, tidak ada yang tahu," kata Meisy.