Makassar, IDN Times - Dokter Adiany Adil yang pernyataannya viral soal diagnosis COVID-19 tidak pernah ada pernah dikeluarkan (DO) dari Universitas Hasanuddin.
Dia di-DO dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran pada tahun 2014. Itu alasan dia menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada awal 2015.
"Saya menangkan gugatan untuk gugatan dikabulkan seluruhnya. Unhas banding, saya tetap menang," kata Adiany saat dihubungi IDN Times, Sabtu (4/9/2021).
Menurut dr Adiany, pemecatannya sebagai mahasiswa prodi FK saat itu tanpa alasan jelas. Versi Adiany, pihak Unhas menganggap bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan. Adiany merasa dizalimi.
"Desember 2014 DO itu karena saya disebut gila," ungkapnya.
Atas dasar itulah, dia menggugat SK DO yang diterbitkan Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu. Adiany diiiznkan kembali berkuliah setahun setelah menang gugatan. Namun dia merasa mengalami perlakuan tidak menyenangkan, sehingga urung berkuliah.
"Awal tahun 2016 saya diaktifkan kembali dengan SK rektor pengaktifan kembali. Sayangnya hanya di atas kertas, fakta di lapangan saya tidak diizinkan kuliah, senantiasa diusir bahkan menggunakan security dan sebar fitnahan bahwa saya gila," ucap Adiany.
Adiany mengatakan, dia juga menggugat Pemkab Enrekang. Pemkab disebut sebagai pemicu sehingga Unhas menerbitkan SK DO.
"Karena sikap dzhalim pemda lah yang membuat Unhas bebas terus berbuat dzalim," ujarnya.
Gugatan perdata dilayangkan di Pengadilan Negeri Enrekang atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Adiany sementara menunggu kesimpulan pengadilan terhadap gugatannya.
Belum ada konfirmasi Unhas soal status DO Adiany. Namun sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Enrekang Sutrisno membenarkan bahwa Adiany Adil di-DO dari Unhas.
"Sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dekan (kedokteran) Unhas," kata Sutrisno dalam keterangan tertulis.
Sutrisno juga menyebut Pemkab Enrekang telah menegur yang bersangkutan karena sebagai PNS, tidak pernah melaporkan hasil belajar-mengajarnya di Unhas ke Pemkab Enrekang. Sedangkan dia tidak pernah masuk kerja.
"Kewajiban tersebut harus dilaporkan setiap enam bulan sekali. Yang bersangkutan sudah tidak pernah lagi hadir/masuk kerja dan sudah ada surat teguran dari Sekda Enrekang."