Makassar, IDN Times - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengaku kesulitan mencegah pencemaran laut dari berbagai macam jenis sampah. Selain itu, mereka juga menyebut tidak mampu mengawasi seluruh kawasan laut Sulsel dari aksi pencemaran.
"Sampah yang masuk ke laut yang disebabkan oleh aktivitas di daratan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perkikanan Sulsel, Hardi kepada IDN Times, Selasa (8/6/2021).
Hardi menjelaskan, DKP Sulsel telah menampung banyak laporan mengenai sampah yang semakin hari semakin menumpuk di laut. Salah satunya di kawasan pesisir Kota Makassar.
Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk 7 cabang DKP di daerah-daerah pesisir yang bertugas mengawasi dan menindak pelaku pencemaran lingkungan sekitar laut.
"Fungsi pada pengawasan dan konservasi, namun karena keterbatasan-keterbatan yang ada, maka fungsi itu juga belum dapat berjalan secara maksimal," ujar Hardi.
Ke depan, lanjut Hardi, pihaknya bakal bekerja sama dengan sejumlah organisasi pemerhati lingkungan untuk menuntaskan persoalan ini. "Pelan-pelan masalah ini bisa kita selesaikan," imbuhnya.
Terpisah, perwakilan tim Advokasi dan Riset WALHI Sulsel Mira Jannah menyebut, produksi sampah per hari khususnya di Kota Makassar mencapai ratusan ton.
"Di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang, jumlah produksi per harinya 600 sampai dengan 650 ton. Ini bukti bahwa kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih kurang," kata Mira.
Proses pengelolaan sampah khususnya di TPA Antang, menurutnya, juga masih sangat buruk karena menggunakan sistem open dumping. "Sampah dari kendaraan pengangkut, dibuang dan dibiarkan menumpuk begitu saja di TPA," jelas Mira.
Sampah itu sebagian besar diambil dari lokasi perumahan, pemukiman warga perkotaan umum, hingga kawasan pesisir. Sampah lainnya, dibuang begitu saja ke sungai dan terus ke laut.
"Sebagian masyarakat kita di pesisir kesadarannya cukup baik karena masih mengelola sampah dengan sistem tradisional, membakar sampah mereka," imbuh Mira.