Divonis 4 Tahun Penjara, Edy Rahmat Bakal Ajukan Banding

Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam amar putusannya menyebut perbuatan terdakwa dianggap bertentangan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Dalam pertimbangannya, Ibrahim menyatakan semua unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum KPK terbutki. Edy berperan sebagai perantara suap kepada pejabat negara, yakni terdakwa eks Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. 

Abdi menyatakan, hasil vonis ini akan dikaji dan dianalisa kembali untuk melihat poin-poin dakwaan mana saja yang dianggap tidak relevan dengan pembelaan. "Kita akan sinkronkan dengan fakta-fakta persidangan juga sebelum mengambil sikap," katanya.

Terpisah jaksa penuntut umum KPK Zainal Abidin mengapresiasi putusan majelis hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa Edy Rahmat.

"Kami melihat seluruh analisa yuridis yang kami sampaikan dalam tuntutan sudah disepakati majelis hakim," ujar Zainal saat ditemui usai sidang.

Zainal menyatakan tak ada masalah bila hakim sedikit mengurangi pidana denda dalam konteks putusan yang diberikan. Denda dalam tuntutan KPK sebelumnya, adalah Rp250 juta subsidiair 4 bulan penjara. Sedangkan putusannya denda Rp200 juta.

"Karena itu semua sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Zainal, pihaknya kini sementara menunggu bagaimana langkah hukum yang akan diambil terdakwa Edy Rahmat melalui penasihat hukumnya. Zainal menegaskan pihaknya siap menghadapi bila terdakwa menempuh upaya banding.

"Mereka kan ini sementara pikir-pikir dalam waktu tujuh hari itu yang diberikan majelis hakim. Nah makanya kita juga akan menunggu. Kita lihat bagaimana sikapnya mereka dalam tujuh hari ke depan ini," kata Zainal.