Ditolak Petani Rumput Laut, Wisata Kitesurfing Jeneponto akan Ditutup

Alfarouq menuturkan wisata kitesurfing itu dibuka pada 2019 silam karena melihat kondisi angin di Jeneponto yang cocok untuk olahraga tersebut. Sejak dibuka, pengelola langsung menerima tamu dari bulan Juli hingga November.

Saat itu, petani rumput laut memang sudah ada namun tidak sebanyak sekarang. Melihat kondisi rumput laut yang kian bertambah, pengelola pun berkonsultasi ke pemerintah setempat. 

"Kita juga udah bicara langsung waktu mereka datang ke sini bahwasanya ini bakalan jadi masalah buat aktivitas kitesurfing kita kalau misalnya tidak diatasi," kata Alfarouq.

Pada 2020, lokasi kitesurfing ini sempat ditutup karena pandemik COVID-19. Tamu-tamu yang telah memesan tempat terpaksa harus ditolak. Namun di tahun 2021, lokasi ini kembali dibuka. Bersamaan dengan itu, rumput laut juga kian bertambah menyusul kenaikan harganya.

Karena tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan aktivitas kitesurfing, pengelola pun mau tidak mau menutup lokasi tersebut. Sejauh ini, pengelola merasa belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

"Karena pemerintah kurang sigap mengatasi masalah ini akhirnya di bulan ini kami terima tamu terakhir. Kami putuskan bulan depan sampai waktu yang belum tahu kapan kami putuskan untuk tutup. Karena permasalahan rumput laut tadi," kata Alfarouq.

Baru-baru ini, pihak pengelola telah bertemu dengan pihak Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Mereka sempat turun ke lokasi untuk melihat kondisi rumput laut tersebut.

Namun menurut pengakuan Alfarouq, masyarakat setempat tidak bisa menerima jika lokasi rumput lautnya dibuka sebagai lokasi wisata kitesurfing.

"Sebelum kita buat persetujuan, masyarakat sudah meninggalkan duluan ruang rapat saat pemerintah menjelaskan apa maksud dan tujuan. Masyarakat terpancing emosi tanpa ikuti rapat sampai selesai. Setelah itu, kita tidak tahu apa perkembangannya," kata Alfarouq.

Dia menyebut bahwa masyarakat setempat meminta kompensasi Rp5 juta sementara pengelola hanya mampu memberi Rp2 juta. Sebab menurut mereka, hasil rumput laut jauh lebih menjanjikan dari kompensasi kitesurfing.

Pihak pengelola pun menempuh jalur mediasi dari pemerintah namun belum jua menemukan jalan keluar. Karena itu, pengelola yang merasa tak ada lagi jalan keluar terpaksa harus menutup lokasi pariwisata itu.

"Kami pilih tutup. Karena mereka tidak mau kompensasi Rp2 juta. Lebih dari itu kita tidak mampu. Kalau kompensasi 5 juta, terlalu besar bagi kami," kata Alfarouq.

Setelah menutup kitesurfing di Jeneponto ini, pihak pengelola tak lagi berpikir mencari daerah lain untuk membuka destinasi kitesurfing. Menurut Alfarouq yang sering menjajal kitesurfing itu, Pantai Bungung Pandang merupakan lokasi terbaik untuk kitesurfing. 

"Karena kebetulan saya juga main kitesurfing dari beberapa daerah seperti Aceh, Lombok dan Bali, tapi potensinya tidak sebagus di Jeneponto. Potensi angin dan keamanan pantai. Jadi memang bisa dikatakan yang terbaik di dunia," katanya.

Hal lain yang membuat pengelola enggan membuka destinasi serupa di daerah lain karena mereka terlanjur berinvestasi di Jeneponto. Nilai investasinya sekitar Rp7 miliar melalui penanaman modal asing (PMA) oleh investor Prancis dan satu orang Indonesia yang tak lain adalah istri dari pemilik usaha kitesurfing.

Kawasan tersebut tak hanya menyediakan kitesurfing, melainkan ada 10 bungalow, 1 kolam renang, 1 lounge, dan 1 restoran. Fasilitas tersebut cukup untuk menunjang wisatawan yang berkunjung.  

Alfarouq menyebut, penghasilan dari kawasan ini cukup besar. Pada musim pertama tahun 2021 lalu, pendapatan dari kawasan wisata ini mencapai Rp1,8 miliar. 

"Itu belum termasuk pajak 10 persen ke daerah. Yang sudah kita bayarkan Rp177 juta. Makanya saya sudah sempat bilang ke pemerintah alangkah sayangnya kalau kita tutup, ini pajak pendapatan daerah tidak ada lagi," katanya.

Lebih lanjut Alfarouq berharap agar pemerintah lebih serius dalam mengatasi masalah ini. Setidaknya pemerintah bisa memberikan pemahaman pariwisata kepada masyarakat setempat.

"Kami juga tahu itu mata pencaharian mereka, cuma coba dimediasi lebih profesional lagi supaya masyarakat mengerti. Kasih pandangan berwisata supaya masyarakat bisa ikut bekerja sama mengembangkan pariwisata Jeneponto," kata Alfarouq.

Sejauh ini, pengelola hanya menunggu respon pemerintah. Jika pemerintah mampu mengatasi masalah ini, maka ada kemungkinan kitesurfing dilanjutkan tahun depan. Namun jika tidak, maka pengelola akan menjual resort itu tahun depan.

"Kemungkinan paling sedih itu kitesurfing tidak ada lagi di Jeneponto. Sedangkan ini sudah mulai dikenal dunia karena rata-rata tamu kita dari mancanegara," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel, Devo Khadaffi, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Jeneponto masih berkoordinasi mencari solusi untuk permasalahan di Desa Mallasoro itu. Pihaknya berharap ada titik terang yang lebih baik agar persoalan cepat terselesaikan.

"Kami sangat menyayangkan adanya persoalan yang timbul di Pantai Mallasoro ini. Di mana hal ini seharusnya jadi objek wisata baru di Sulsel dan ini sangat unik karena wisata angin di pantai ini wisata angin kedua terbaik di dunia di bawah Brazil," kata Devo.

Devo mengatakan pihaknya berharap Pemkab Jeneponto segera melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat supaya ada titik temu. Dengan begitu, investor juga tidak dirugikan dan masyarakat dapat tetap melaksanakan kegiatan sehari-harinya, yaitu budidaya rumput laut.

"Karena sangat disayangkan kalau investor sudah menanamkan dananya begitu besar tapi tidak bisa melaksanakan kegiatan pariwisata di sana itu sangat disayangkan. Kami sangat yakin pemkab bisa selesaikan ini dan kami sangat mendorong ini diselesaikan secepatnya," katanya.