Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, buka suara menyikapi rumor konflik kepentingan dalam perjuangan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar, menolak penambangan pasir laut.
"Terkait dengan adanya isu miring mengenai kehadiran WALHI Sulsel di Pulau Kodingareng tentu itu tidaklah benar," kata Staf Penguatan Organisasi dan Rakyat WALHI Sulsel Muhammad Ferdhiyadi kepada IDN Times, Jumat (18/9/2020).
Menurut Ferdhi, isu tersebut adalah bagian dari upaya propaganda segelintir pihak. Ferdhi menduga, ada yang tidak menginginkan perjuangan WALHI Sulsel, masyarakat nelayan khususnya perempuan Pulau Kodingareng dan sejumlah aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), menguat dan masif.
"Sampai saat ini sebagian besar masyarakat di pulau masih terus berjuang bersama untuk mendesak pemberhentian dan pencabutan izin segala aktivitas proyek tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan Kodingareng," ungkap Ferdhi.
Lebih lanjut kata Ferdhi, WALHI Sulsel akan terus konsisten dan berupaya memastikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di kawasan spermonde tetap terjaga. "Hingga masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak di wilayahnya sendiri," imbuh Ferdhi.
Terpisah, juru bicara ASP Muhaimin Arsenio menyatakan, upaya propaganda tidak menutup kemungkinan akan terus berlanjut seiring masifnya perjuangan nelayan dan perempuan Pulau Kodingareng menolak penambangan pasir tanpa kompromi. Aktivitas penambangan pasir, kata Muhaimin, berdampak buruk pada kehidupan masyarakat pulau.
"Justru aktivitas penambangan pasir laut oleh kapal Boskalis telah menimbulkan dampak sosial-ekologi yang buruk bagi kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng seperti menurunnya hasil tangkapan nelayan yang sangat drastis," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulisnya.
Perwakilan kelompok perempuan nelayan Kodingareng, Sitti Ebong menyatakan, kehadiran WALHI Sulsel dan ASP di pulau menambah spirit perjuangan dalam menolak aktivitas penambangan pasir yang merusak. Sitti menampik keras rumor bahwa organisasi lingkungan itu memprovokasi warga untuk melawan penambang pasir.
"Kami sangat bersyukur adanya pendampingan dari WALHI Sulsel dan ASP di Pulau Kodingareng. Karena kehadiran mereka apa yang saat ini terjadi di Pulau Kodingareng bisa diketahui oleh banyak orang," ungkap istri salah satu nelayan Kodingareng ini.
Sitti juga menyinggung soal bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat nelayan Kodingareng yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. Seharusnya, menurut Sitti, pemangku kebijakan hadir memberikan solusi, minimal melarang hingga mencabut izin operasi penambangan pasir di wilayah tangkap para nelayan.
"Sudah beberapa kali kami melakukan aksi damai di depan kapal Boskalis dan kantor gubernur, tapi tidak ada yang peduli dengan keluhan kami. Justru tindakan kriminalisasi, intimidasi dan teror yang kami dapatkan," ungkap Sitti.