Distribusi Tak Merata, Sekolah Negeri di Makassar Kelebihan Kapasitas
Makassar, IDN Times - Ketimpangan distribusi sekolah di Kota Makassar menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Makassar, Kamis (23/1/2025). Persoalan ini menimbulkan berbagai dampak, termasuk penumpukan siswa di beberapa sekolah negeri, kesulitan pelimpahan ke sekolah swasta yang kapasitasnya terbatas.
Kabid PAUD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain, menjelaskan bahwa distribusi sekolah negeri, terutama SMP, tidak merata di berbagai kecamatan. Dia memaparkan bahwa di kecamatan Bontoala, Mariso, Makassar, Mamajang, dan Panakkukang, hanya ada dua SMP negeri.
Pemaparan data ini terkait kasus 1.377 siswa SMP yang tidak terdaftar di Dapodik saat PPDB tahun lalu. Namun, rupanya ribuan siswa ini tidak terdaftar secara online melainkan offline.
"1.377 itu di luar dari proses PPDB. PPDB sudah berjalan sesuai standar. Yang terjadi adalah memang distribusi sekolah kami di Makassar khususnya SMP benar-benar distribusinya tidak linear," kata Yasmain dalam pemaparannya.
1. Ketidakseimbangan rasio sekolah negeri dan swasta
Data dari Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan hanya 24 persen SMP negeri di Makassar sedangkan 76 persen SMP swasta. Namun, mayoritas SMP swasta memiliki kapasitas kecil dan tidak mampu menampung jumlah siswa yang memadai.
"Lonjakannya ini ada anomali di kecamatan tertentu. Maka kita buat zonasinya harus ada irisan-irisan. Tetapi SMP swasta kita itu dari sekian ratus yang memang memiliki kemampuan bisa menampung kecil semua," kata Yasmain.
Ketimpangan ini inilah yang menyebabkan ada penumpukan dan migrasi siswa ke kecamatan tertentu. Dengan kata lain, kebijakan zonasi juga tidak sepenuhnya efektif karena masih terjadi pergerakan siswa di luar zona yang ditetapkan.
"Itu tidak kami prediksi. Bahkan dengan zonasi, ada pergerakan warga untuk menyekolahkan anak ke situ. Seharusnya sudah tidak ada masalah, tidak ada anak berlebihan," kata Yasmain.
2. Rencana regrouping dan afiliasi
Plh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengupayakan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah utama adalah melakukan regrouping sekolah dasar.
"Regrouping sekolah dasar yang mungkin muridnya sudah berkurang dan ada ruang kelas yang bisa dimanfaatkan untuk SMP," kata Nielma.
Regrouping ini juga akan dibarengi dengan pembukaan kelas SMP afiliasi di gedung sekolah dasar tanpa perlu membangun gedung baru.
"Sekolah SMP afiliasi dengan menggunakan gedung yang ada. Tidak membangun baru. Kita petakan saya sekolah SD yang mungkin muridnya sudah berkurang dan masih bisa kita gunakan untuk sekolah kelas afiliasi," kata Nielma.
3. Mengurangi jumlah rombel untuk kelas 7
Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel) untuk kelas 7 mulai tahun ajaran 2025/2026. Pengurangan ini untuk menyeimbangkan kapasitas dan mencegah lonjakan jumlah siswa yang tidak dapat ditangani.
"Ini kita coba untuk memetakan skema-skema dengan adanya keterbatasan tersebut. Dengan program pengurangan rombel untuk tahun depan karena sudah ada berlebihan 1.377 sehingga tahun depan kita akan mengurangi rombel untuk kelas 7 khususnya SMP," kata Nielma.