Makassar, IDN Times - Proses penulisan ulang sejarah Indonesia akan lebih transparan dan inklusif. Hal ini ditegaskan oleh Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, dalam kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Kamis kemarin (3/7/2025). Menurutnya, sejarah bukanlah domain pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh bangsa.
"Kami menyadari bahwa sejarah bukanlah milik pemerintah atau kelompok tertentu semata, melainkan milik seluruh bangsa. Oleh karena itu, partisipasi berbagai elemen masyarakat, terutama para pelaku sejarah, akademisi lokal, budayawan, dan komunitas adat sangat diperlukan agar narasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keragaman memori kolektif bangsa" ungkap Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times.
Kedatangan Komisi X DPR RI ke Unhas sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen. Yakni memastikan proyek penulisan sejarah nasional berjalan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel secara ilmiah. Salah satunya yakni diskusi dengan sivitas akademika Unhas yang berlangsung di Ruang Rapat A, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea.