Diskusi dengan Unhas, DPR-RI: Sejarah Milik Bangsa, Bukan Pemerintah
- Prof. Farida Patittingi tekankan pendekatan objektif, transparan, dan berbasis data dalam penulisan sejarah Indonesia.
- Pembaruan sejarah nasional perlu dilakukan karena banyak penemuan penting dalam 20 tahun terakhir, menurut Prof. Akin Duli.
- Komisi X DPR RI melihat narasi sejarah yang beredar belum sepenuhnya mencerminkan fakta komprehensif, sehingga partisipasi semua pihak sangat diperlukan.
Makassar, IDN Times - Proses penulisan ulang sejarah Indonesia akan lebih transparan dan inklusif. Hal ini ditegaskan oleh Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, dalam kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Kamis kemarin (3/7/2025). Menurutnya, sejarah bukanlah domain pemerintah atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh bangsa.
"Kami menyadari bahwa sejarah bukanlah milik pemerintah atau kelompok tertentu semata, melainkan milik seluruh bangsa. Oleh karena itu, partisipasi berbagai elemen masyarakat, terutama para pelaku sejarah, akademisi lokal, budayawan, dan komunitas adat sangat diperlukan agar narasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keragaman memori kolektif bangsa" ungkap Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times.
Kedatangan Komisi X DPR RI ke Unhas sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen. Yakni memastikan proyek penulisan sejarah nasional berjalan secara terbuka, partisipatif, dan akuntabel secara ilmiah. Salah satunya yakni diskusi dengan sivitas akademika Unhas yang berlangsung di Ruang Rapat A, Gedung Rektorat Unhas, Kampus Tamalanrea.
1. Prof. Farida Patittingi tekankan pentingnya pendekatan objektif, transparan, serta berbasis data dan metodologi ilmiah
Mewakili Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi yakni Prof. Farida Patittingi dalam sambutannya mendukung inisiatif penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendekatan objektif, transparan, serta berbasis data dan metodologi ilmiah.
"Kita ingin memberikan masukan yang objektif dan metodologis guna menyempurnakan gagasan pemerintah dalam penulisan sejarah Indonesia hari ini," jelas Prof. Farida.
Dalam juga menyebut kontribusi Unhas dalam penemuan berbagai situs sejarah. Salah satunya situs Besse, kerangka manusia modern tertua di Indonesia dengan gen DNA Denisovan, yag terletak dalam kawasan karst Maros-Pangkep. Penemuan yang dipublikasikan pada tahun 2021 tersebut memperkaya khazanah sejarah nasional.
"Penulisan sejarah harus melibatkan kajian yang mendalam dan lintas perspektif. Hari ini menjadi ruang berdiskusi bersama para ahli dan pakar yang diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran sesuai harapan bersama," tutup Farida.
3. Pembaruan sejarah nasional disebut perlu dilakukan karena ada banyak penemuan penting pada 20 tahun terakhir
Dalam diskusi tersebut, Prof. Akin Duli yang mewakili Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unhas menyampaikan pandangannya. Salah satu arkeolog penemu kerangka manusia purba Besse itu menganggap pembaruan sejarah nasional sebagai hal yang perlu.
“Dalam 20 tahun terakhir, begitu banyak temuan dan hasil penelitian dari para ilmuwan yang sangat penting untuk dimasukkan dalam narasi sejarah nasional. Namun sejak pembaruan terakhir pada 2008, belum pernah ada upaya komprehensif untuk memperbarui isi sejarah Indonesia,” ungkapnya.
Prof. Akin menekankan sejarah bukan statis, tapi harus terus dikembangkan dan diperbarui sesuai perkembangan pengetahuan dan temuan baru. Karena itu, masukan dari kalangan akademisi dan peneliti menurutnya sangat diperlukan. Tak cuma untuk sejarah yang faktual, tapi juga merepresentasikan kekayaan pengetahuan dan budaya bangsa.
3. Komisi X DPR RI memandang narasi sejarah yang beredar belum sepenuhnya cerminkan fakta komprehensif
Proyek penulisan sejarah Indonesia sendiri disebut melibatkan 113 penulis dan 20 editor dari berbagai latar belakang. Total ada 11 jilid yang dirancang dengan rincian :
Sejarah Awal Nusantara
Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
Respons terhadap Penjajahan
Pergerakan Kebangsaan
Perang Kemerdekaan Indonesia
Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
Orde Baru (1967–1998)
Era Reformasi (1999–2024)
Faktaneka dan Indeks
Komisi X DPR RI memandang narasi sejarah yang beredar belum sepenuhnya cerminkan fakta komprehensif. Sehingga, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat jadi kunci agar sejarah nasional tidak menjadi narasi tunggal atau menjadi alat legitimasi kekuasaan.
