Disdik Makassar: Praktik Jual Beli Tanda Tangan Terkait Pangkat Guru

19 Mei 2021, 21:25 WIB

Sidak di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar, Senin (17/5/2021). IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Dinas Pendidikan Kota Makassar merespons dugaan jual beli tanda tangan bernilai Rp2 juta. Praktik tersebut disinyalir berkaitan dengan kenaikan pangkat guru.

Sekretaris Disdik Makassar, Amalia Malik, mengatakan praktik jual beli tanda tangan itu berawal dari surat edaran dari Badan Kepegawaian dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengenai kenaikan pangkat.

"Setelah itu, kita serahkan kepada tim. Ada tim independen yang mengevaluasi. Di situlah biasa kelihatan ada yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat," kata Amalia saat dihubungi IDN Times, Rabu (19/5/2021).

1. Guru harus mencukupi kredit untuk naik pangkat

Ilustrasi Profesi (Guru) (IDN Times/Mardya Shakti)

Guru yang akan naik pangkat harus mempunyai kredit atau poin yang mencukupi. Hanya saja, kata Amalia, ada sejumlah guru yang kreditnya tidak mencukupi.

Saat itulah mereka akan mencari cara bagaimana memenuhi kredit wajib itu. Akhirnya mereka menggunakan jasa orang lain untuk dibuatkan jurnal supaya memenuhi kredit. Pada tahap inilah jual beli tanda tangan diduga terjadi.

"Kadang untuk penelitiannya supaya bisa memenuhi angka kreditnya. Jadi sama saja seperti biasa kita mahasiswa ada yang menawarkan jasa untuk dibuatkan skripsi. Itulah yang dia bayar kepada mereka," lanjut Amalia.

2. Belum diketahui siapa oknum yang jual beli tanda tangan

Ilustrasi pungli. (IDN Times/Sukma Shakti)

Amalia mengaku belum mengetahui pasti apakah oknum yang menjalankan praktik jual beli tanda tangan itu adalah orang Disdik atau bukan. Namun dia memastikan bahwa bukan Disdik yang menentukan kenaikan pangkat dari guru melainkan tim independen.

Untuk itu, dia mengusulkan supaya guru yang melaporkan terkait praktik tersebut dicari. Dia ingin guru yang mengadu ke Wali Kota Makassar itu membuktikan pernyataanya soal kepada siapa dia membayar.

"Kemarin kita sudah diundang oleh Komisi D (DPRD Makassar) untuk mengklarifikasi. Kita jawab apa adanya dan itulah memang kejadiannya. Jadi kalau memang ada guru yang melapor dan membayar kepada seseorang, silakan. Mungkin lebih bagus kita tanyakan sama guru yang bersangkutan siapa," kata Amalia.

3. DPRD akan panggil guru yang mengaku disuruh membayar Rp2 juta

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir juga menyatakan telah menerima klarifikasi dari pihak Disdik terkait praktik jual beli tanda tangan.

Pihaknya juga telah meminta SK kenaikan pangkat yang dimaksud. Namun sebelum itu, Komisi D masih akan memanggil orang-orang yang mengaku telah dimintai uang.

"Itu SK-nya saya minta tetapi untuk menjawab itu saya akan lakukan pemanggilan minggu ini terhadap orang yang pernah dimintai uang dalam urusan kenaikan pangkat," kata Wahab.