Disdik Makassar: 1770 Anak di Lorong Wisata Tidak Sekolah

01 Sep 2022, 21:54 WIB

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Besse Fadhilah)

Makassar, IDN Times - Ribuan anak yang tinggal di lorong wisata Makassar tidak mengenyam pendidikan. Menurut data Dinas Pendidikan Kota Makassar, ada 1.770 anak yang tidak sekolah yang terdata di sejumlah lorong wisata.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, kasus anak tidak sekolah itu rata-rata disebabkan faktor ekonomi. Tak sedikit dari mereka yang terpaksa harus membantu orang tuanya mencari nafkah.

"Bukan anak itu tidak mau sekolah tapi dia bantu ortu cari nafkah," kata Muhyiddin, Kamis (1/9/2022).

1. Ada anak yang sama sekali tidak pernah sekolah

Ilustrasi belajar mengenai kalimat imperatif (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

Muhyiddin menjelaskan angka tersebut diketahui setelah didata oleh Laskar Pelangi. Tim Laskar Pelangi ditugaskan mendata di 14 kecamatan berdasarkan arahan dari kelurahan masing-masing.

Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa ada anak putus sekolah hingga anak yang memang sama sekali tidak pernah sekolah.

"Sementara kami klasifikasikan usianya. Kalau masih usia sekolah, kami kembalikan ke sekolah. Kalau sudah lewat usia sekolah, kami dorong untuk kejar paket. Kami petakan dulu berdasarkan usianya," ujar Muhyiddin.

2. Disdik targetkan semua anak kembali sekolah

Ilustrasi siswa sekolah di pedalaman. (IDN Times/Patiar Manurung)

Muhyiddin menegaskan pihaknya tidak hanya menyasar lorong wisata saja melainkan seluruh wilayah. Saat ini, kata dia, pihaknya bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan menangani kasus anak tidak sekolah ini.

Dinas Pendidikan menargetkan semua anak yang putus sekolah itu dapat mengenyam pendidikan yang layak. Jika ada anak yang butuh paket kesetaraan maka akan dibuatkan kelompok belajar di lorong.

"Nanti datanya terintegrasi. Ada kelompok PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di situ nanti dimasukkan dalam Dapodik. Nanti PKBM yang atur berapa kali jadwal tatap muka pembelajaran. Supaya anak ini terdaftar masuk Dapodik," kata Muhyiddin.

3. Dewan minta peninjauan DTKS

Ilustrasi Pendidikan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, meminta Dinas Sosial untuk mengecek data anak-anak yang tidak sekolah jika memang alasannya karena faktor ekonomi. Sebab tidak menutup kemungkinan mereka adalah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

"Jadi salah satu solusinya adalah anak putus sekolah, orang tuanya didata untuk dapat PKH. Jangan sampai orang tuanya dapat PKH, dia pikir itu untuk konsumtif. Padahal PKH itu juga untuk sekolah," kata Yeni.

Dia berharap pendataan itu harus dikelola dengan baik. Anak tidak sekolah ini harus diketahui latar belakangnya, apakah penerima PKH ataupun ada alasan lain sehingga tidak bersekolah.

"Kalau dia bukan PKH, berarti dia harus diprioritaskan masuk DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) untuk dapat PKH. Setelah ada datanya, koordinasi dengan Dinsos. Harus memang pendataan itu diverifikasi dulu PKH-nya," kata Yeni.