Dikawal Polisi, Kejati Sulsel Geledah Kantor PDAM Makassar

Dalam penggeledahan itu, penyidik Pidsus Kejati dikawal polisi bersenjata dari Satuan Brimob Polda Sulsel. Penyidik memasuki sejumlah ruangan pejabat PDAM Makassar untuk mencari dokumen sekaligus tambahan bukti terkait perjalanan perkara yang tengah berproses di Kejati Sulsel.

Informasi yang diterima dari Kejati Sulsel, kasus yang sementara diselidiki terkait penggunaan dana PDAM Makassar. Yakni dalam hal pembayaran tantiem atau bonus jasa produksi tahun 2017 hingga 2019, termasuk premi dana pensiun ganda tahun 2016 hingga tahun 2018.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bernomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 terkait kegiatan anggaran PDAM Makassar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran. Penyidik Kejati Sulsel rencananya merilis secara resmi kasus ini kepada wartawan, Kamis petang.

Terpisah, Penjabat Direktur PDAM Kota Makassar Beni Iskandar menyatakan, dalam penggeledahan itu, penyidik Kejati Sulsel menyita banyak dokumen. "Penggeledahan dan penyitaan beberapa dokumen terkait penyidikan sementara berjalan," kata Beni kepada jurnalis di kantornya.

Beni mengatakan, sebagai Tim Percepatan Penataan (TP2) internal PDAM Makassar, pihaknya berupaya kooperatif membantu penyidik yang menangani kasus ini. Pihaknya juga telah menerima surat penetapan Pengadilan Negeri Makassar melalui penyidik Kejati Sulsel dalam penggeledahan ini.

Beni menambahkan, pihaknya juga telah menerima berita acara pemeriksaan (BAP) pascapenggeledahan dalam penyelidikan kasus ini. Beberapa dokumen yang disita penyidik katanya, juga telah diserahkan langsung untuk memudahkan proses penanganan kasus.

"Yang sementara diberikan acara ke tim ada beberapa dokumen terkait antim (bonus) pegawai. Memang kami tidak mengawal, kami ingin independen. Kasus yang kemarin yang viral terkait dana pensiun terkait rekomendasi BPK," ungkap Beni.

Beni juga memastikan, meski pemeriksaan dan penggeledahan berjalan, tidak akan menganggu proses pelayanan kepada masyarakat yang hendak mengurus administrasi di PDAM Makassar.

"Saya kira proses penegakan hukum tindak mengganggu pelayanan," katanya.