Desak Hak Dibayar, Buruh Blokade Gerbang PT Huadi Nickel Alloy Bantaeng

Buruh menilai kebijakan dirumahkan hanyalah akal-akalan manajemen untuk menghindar dari kewajiban membayar pesangon dan hak upah. Serikat juga menuding perusahaan menutup rapat laporan audit eksternal, padahal dalih PHK massal selalu dikaitkan dengan alasan efisiensi.

"PHK sepihak itu dilakukan karena perusahaan terancam rugi 2 tahun terakhir. Namun selama ini, pihak perusahaan tidak pernah mempublikasi hasil audit eksternal terkait alasan efisiensi apakah betul efisiensi itu dilakukan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan," kata Junaid.

Sebelumnya, gelombang protes buruh KIBA merembet ke Makassar. Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Buruh KIBA mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulawesi Selatan, Senin (14/7/2025). Mereka menuntut penegakan hukum atas dugaan pelanggaran ketenagakerjaan oleh PT Huadi Nickel Alloy Indonesia.

Pada hari yang sama, blokade di PT Huadi memaksa operasional pengiriman feronikel tertahan. Pasalnya, di waktu bersamaan, perusahaan justru tetap merencanakan ekspor ribuan ton nikel ke Cina meski persoalan tunggakan upah lembur dan pesangon belum diselesaikan.

"Kami juga sudah melakukan aksi di depan kantor bupati (Bantaeng) saat perayaan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian kita kembali melakukan aksi di depan kantor Huadi lalu kembali aksi di DPRD Sulsel," kata Junadi.

Hingga Jumat (18/7/2025) malam ini, SBIPE memastikan blokade belum akan dibuka. Buruh juga mengajukan pemberitahuan ke Polres Bantaeng bahwa aksi bisa diperpanjang hingga 10 hari ke depan. 

"Kita juga sudah mengajukan lagi surat pemberitahuan ke Polres Kabupaten Bantaeng, terkait bahwa SBEPA KIBA ini akan menambah hari aksi menjadi 7 hari. Berarti, kalau ditambah kemarin, itu 10 hari aksi dan kita bermalam di depan gerbang utama PT Huadi," kata Junaid.