Denda Rp1 Miliar Belum Dibayar, Aset Mira Hayati Mulai Ditelusuri

Didik menegaskan, selain menjalani hukuman penjara, terpidana juga wajib menyelesaikan pidana denda yang menjadi bagian dari putusan pengadilan. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, kejaksaan akan mengambil langkah penyitaan aset.

“Perkara ini sudah inkracht. Selain eksekusi badan, ada kewajiban pidana denda yang harus diselesaikan. Saya sudah perintahkan Bidang Pemulihan Aset melakukan asset tracing. Jika denda Rp1 miliar tidak dibayar, kita akan sita dan eksekusi harta kekayaannya,” ujar Didik dalam keteranganya kepada IDN Times, Minggu (22/2/2026).

Pidana denda sendiri merupakan salah satu pidana pokok dalam hukum pidana berupa kewajiban terpidana membayar sejumlah uang kepada negara atas tindak pidana yang dilakukan.

Langkah penelusuran aset ini merupakan kelanjutan dari eksekusi penahanan yang dilakukan Tim Jaksa Eksekutor Kejati Sulsel bersama tim intelijen.

Mira Hayati dijemput paksa pada Rabu (18/2/2026) di kediamannya di Jalan Bontoloe, Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Proses tersebut turut disaksikan Ketua RT setempat.

"Saat ini, terpidana telah menjalani masa hukuman di Lapas Makassar," tututnya.

Tindakan tegas Kejati Sulsel merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 12016 K/PID.SUS/2025 tertanggal 19 Desember 2025. Dalam putusan tersebut, MA menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 2 bulan kurungan.

Vonis ini menjadi akhir dari rangkaian panjang proses hukum kasus peredaran skincare berbahaya yang terbukti mengandung merkuri dan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama Mira Hayati divonis 10 bulan penjara. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 4 tahun pada tingkat banding, sebelum akhirnya diputus 2 tahun penjara oleh MA di tingkat kasasi.

Kejati Sulsel menegaskan komitmennya menuntaskan perkara hingga seluruh kewajiban hukum terpenuhi, termasuk pembayaran denda kepada negara. Penelusuran dan kemungkinan penyitaan aset diharapkan tidak hanya mengamankan penerimaan negara, tetapi juga memberi efek jera bagi pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya di masyarakat.