Makassar, IDN Times - Aksi demonstrasi yang mengkriti pemerintahan Prabowo-Gibran terus berlanjut di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga Kamis (20/2/2025) sore.
Massa aksi terdiri dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar.
Meski diguyur hujan, para mahasiswa tetap lantang menyuarakan protes mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
Demonstrasi ini juga disertai aksi blokade jalan provinsi menggunakan bambu serta pembakaran ban bekas, yang menyebabkan kemacetan panjang.
Massa aksi juga membawa spandul bertuliskan, "Indonesia Cemas 2045" serta "Badan Besar Otak Kosong" dan Oke Gas-Oke Gas Indonesia Cemas".
Jenderal Lapangan Aksi, Dwi Andika Saputra, menyampaikan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut revisi terhadap beberapa kebijakan pemerintah.
Ada beberapa isu yang menjadi perhatian mahasiswa, diantaranya revisi Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran dan juga Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikeluarkan oleh Prabowo.
"Kami juga meminta agar pendidikan dan kesehatan dijadikan program prioritas pemerintah," ujar Dwi kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran di sektor pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, akan berdampak buruk bagi masyarakat.
Padahal, menurutnya, UUD 1945 Alinea 4 sudah jelas menyebutkan bahwa negara harus mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mahasiswa juga menyoroti pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang menurut mereka tidak memiliki keterlibatan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami menolak keras Danantara karena lembaga ini didirikan tanpa pengawasan independen seperti KPK. Alokasi anggaran untuk Danantara sangat besar, tetapi tidak transparan," ujarnya.
Mahasiswa mencurigai lembaga ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan mereka bahkan menyebut lembaga ini bisa menjadi lahan basah bagi praktik korupsi.
"Kami duga adalah lahan basah untuk bahan korupsi dari pemerintah. Karena yang terlibat dalam danantara ini adalah, kita sebut itu, demisioner presiden yang sebelumnya termasuk Jokowi. Nah, perlu kita pertanyakan ada apa dengan Jokowi? Kenapa harus kita libatkan," ungkapnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap belum menyasar masyarakat secara merata.
"Banyak masyarakat di Papua dan luar Jawa yang belum menerima manfaat dari program ini. Kami ingin pemerintah mengevaluasi kebijakan ini agar benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu," tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka berharap pemerintah lebih transparan dan berpihak pada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.