Demo di DPRD Makassar, Desak Kejelasan Kasus Dugaan Asusila Legislator
- Massa demo terkait dugaan tindakan asusila oknum anggota DPRD Makassar AM terhadap guru honorer IMS.
- Massa blokade jalan dan berorasi di depan kantor DPRD, menuntut kejelasan kasus agar tidak menimbulkan fitnah.
- Wakil Ketua DPRD Makassar menegaskan praduga tak bersalah dan proses hukum yang harus dilalui. Partai Golkar akan memberikan sanksi jika terbukti bersalah.
Makassar, IDN Times - Sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, pada Senin (17/3/2025).
Mereka menyuarakan keresahan terkait isu dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Makassar berinisial AM dari Fraksi Partai Golkar terhadap seorang guru honorer berinisial IMS (38).
1. Massa diterima
Massa aksi memblokade jalan dengan membawa spanduk bertuliskan protes seperti "DPR Predator, Pak Kasihan Bu Guru". Setelah berorasi di depan kantor DPRD, mereka kemudian masuk ke ruang Badan Anggaran (Banggar).
Mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Suharmika (Golkar), Tri Sulkarnain (Demokrat), dan Andi Makmur Burhanuddin (PKB).
2. Massa Desak Kepastian Hukum
Koordinator aksi, Maulana, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk mempertanyakan kebenaran kasus yang mencuat di media.
"Kami datang untuk mempertanyakan, kami tidak punya kepentingan apa pun di tempat ini. Paling tidak kami bisa mengetahui sebagai masyarakat bahwa kejadian ini benar atau tidak. Supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan gibah, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah," ujarnya kepada awak media.
Maulana menekankan pentingnya kejelasan terkait kasus ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang meresahkan masyarakat. "Kalau dia bersalah, hukum seberat-beratnya, karena ini sudah merusak citra lembaga yang kita hormati, DPR," tegasnya.
3. Tanggapan DPRD dan Partai Golkar
Wakil Ketua DPRD Makassar, sekaligus Sekretaris Golkar Makassar, Suharmika menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Yang berhak mengatakan benar dan salah adalah pengadilan, bukan kami. Ada mekanisme yang harus dilalui di Partai Golkar untuk melakukan pemberhentian kepada salah satu kader, bila memang ada putusan inkrah dari pengadilan," jelasnya.
Menurutnya, bila kasus ini terbukti bersalah melalui mekanisme hukum, maka Partai Golkar tidak akan segan memberikan sanksi kepada AM.
"Sekalipun oknum ini adalah salah satu kader Golkar, kami sangat terbuka. Kami tidak akan bela sedikit pun bila memang perlakuan yang dilakukan AM salah," tambahnya.
Sementara itu, Tri Sulkarnain dari Partai Demokrat menegaskan bahwa kasus ini sedang berproses secara hukum.
"Yang berhak menentukan salah atau tidaknya kita serahkan sepenuhnya ke ranah hukum. Setelah selesai berproses di ranah hukum, baru kita bawa masuk ke dalam Badan Kehormatan DPR Kota Makassar dan internal partainya," jelasnya.
Pihak DPRD berharap aparat penegak hukum segera menyelesaikan penyelidikan agar kasus ini mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi bola liar di masyarakat
