Debat Terakhir Pilgub Sulut, Paslon yang Mana Paling Meyakinkan?

12 Nov 2024, 20:26 WIB

Savi

Debat ketiga Pilgub Sulawesi Utara di Novotel Manado Convention Center, Selasa (12/11/2024). Dok. KPU Sulut

Intinya sih...

Debat ketiga Pilgub Sulawesi Utara 2024 di Novotel Manado membahas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan sinergi pemerintahan di semua tingkatan.
Ketua KPU Sulut berharap pemilih memanfaatkan debat untuk diskusi dan menentukan pilihannya. Ada 3 paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
Paslon nomor urut 2 mengajak pemilih mencoblos paslon nomor urut 3, sementara Yulius membahas kesenjangan IPM di Sulut dan Denny menyoroti data pariwisata untuk APBD kabupaten/kota.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Manado, IDN Times – Debat ketiga Pilgub Sulawesi Utara 2024 berlangsung di Novotel Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Sulut, Selasa (12/11/2024). Temanya adalah tentang Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Sinergi Pemerintahan di Semua Tingkatan, serta Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertinggal sebagai Upaya Memperkokoh NKRI dan Wawasan Kebangsaan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Kenly Poluan, berharap para pasangan calon bisa memanfaatkan debat terakhir ini secara maksimal untuk meyakinkan pemilih melalui visi misi dan program yang dipaparkan. Pemilih yang menyaksikan debat pun diharapkan bisa membawa diskursus ke lingkungan masing-masing.

“Kami juga berharap setelah mendengar dan menonton, lalu bisa diskusikan program (paslon) dengan keluarga, komunitas, hingga kampus. Dan tentunya menentukan pilihannya,” kata Kenly ketika sambutan.

Seperti diketahui, ada 3 paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Mereka adalah paslon nomor urut 1, Yulius Selvanus-Victor Mailangkay; paslon nomor urut 2, Elly Engelbert Lasut-Hanny Josst Pajouw; dan paslon nomor urut 3, Steven Kandouw-Alfret Denny Tuejeh.

1.Elly Lasut ajak pemilih coblos paslon nomor urut 3

Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 2, Elly Lasut-Hanny Joost Pajouw, saat debat terakhir, Selasa (12/11/2024). Dok. KPU Sulut

Seperti debat sebelum-sebelumnya, para paslon dipersilakan menjelaskan kembali visi misi. Di akhir pembacaan visi misi paslon nomor urut 2, hal menarik terjadi.

Elly justru mengajak pemilih untuk mencoblos paslon nomor urut 3. Kala itu, Elly tengah membahas tentang reformasi birokrasi.

“Kami kemudian menargetkan supaya peluang kerja bagi anak-anak muda itu bisa lebih terbuka sehingga kita bisa menghadapi dampak negatif bonus demografi. Untuk itu saudara-saudara, pada tanggal 27 nanti pilih nomor 3 untuk gubernur dan wakil gubernur yang berkualitas,” jelas Elly disambut keriuhan penonton.

2.Yulius ungkap IPM di Sulut tak merata

Calon Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 1, Yulius Selvanus Lumbaa-Komaling, saat debat ketiga Pilgub Sulut 2024, Selasa (12/11/2024). Dok. KPU Sulut

Saat pembahasan tentang pelayanan kesehatan, Yulius mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut cukup tinggi yaitu 75. Namun, IPM setiap daerah tidak merata.

Di Kota Manado misalnya, nilai IPM 80 sedangkan di Kabupaten Bolaang Mongondow 67. Menurut Yulius, kesenjangan ini harus diatasi salah satunya dengan peningkatan fasilitas kesehatan.

“Perlu ada peningkatan untuk tipe rumah sakit dari C ke B, B ke A. Untuk pelayanan kesehatan yang sangat cepat kita kurangi birokrasi yang berbelit-belit,” kata Yulius.

3.Denny singgung perbedaan partai politik di daerah dan pusat

Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara nomor urut 3, Alfret Denny Tuejeh, saat debat terakhir di Novotel Manado Conventional Center, Selasa (12/11/2024). Dok. KPU Sulut

Ketika ditanya soal sinergitas pemerintah dalam hal pariwisata yang belum optimal, Denny mengatakan perlu adanya data dari kabupaten/kota. Data tersebut memuat kebutuhan, potensi, hingga dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pariwisata.

Data tersebut yang akan digunakan untuk pemprov menyusung anggaran pariwisata yang akan dimasukkan ke APBD kabupaten/kota. Hal itu dibuat berdasarkan buku pedoman penyusunan APBD yang dibuat pemerintah pusat.

“Dengan demikian tidak ada alasan misalnya presiden dari Gerindra, gubernur harus dari Gerindra. Tidak seperti itu karena memang pedoman penyusunannya sudah ada dari Kemendagri,” terang Denny.