Makassar, IDN Times - Sejak awal pandemik, isu mengenai ketidaksinkronan data jumlah kasus COVID-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sudah merebak. Seringkali, jumlah kasus yang dilaporkan pemerintah pusat lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang dilaporkan pemda.
Setelah pandemik sudah berlangsung hampir setahun atau tepatnya 10 bulan, ketidaksinkronan data ini rupanya belum juga dibereskan. Di Sulawesi Selatan (Sulsel) salah satunya di mana data masih amburadul.
Di Sulsel, masih banyak data jumlah kasus COVID-19 yang tidak sesuai antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi maupun antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sendiri.
Jumlah laporan kasus COVID-19 yang diumumkan pemerintah pusat masih ada yang di bawah atau di atas laporan kasus COVID-19 tingkat provinsi. Begitupun dengan jumlah laporan kasus COVID-19 tingkat kabupaten/kota dengan tingkat provinsi.