Danny Pomanto Bersaksi di Sidang Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada 2018

05 Des 2019, 17:26 WIB

Wali Kota Makassar Danny Pomanto. IDN Times/Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersaksi di sidang dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018 digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (5/12). Dia menjelaskan mengenai proses penggelontoran total dana pemilihan kepala daerah itu, yakni sebesar Rp60 miliar.

Dalam kasus itu, ada dua terdakwa yang merupakan mantan pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Mereka adalah Sabri yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris KPU dan Habibi selaku bendahara pembantu KPU. Keduanya didakwa dengan dugaan penyelewengan dana pemilihan wali kota 2018 yang merugikan negara hingga Rp5,6 miliar.

Ramdhan yang biasa disapa Danny itu menjelaskan bahwa penggunaan dana itu diatur dalam undang-undang, kemudian ditandatangani lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Setelah ada permintaan anggaran untuk kegiatan Pilwali 2018 dari KPU saat itu,” kata Danny di hadapan Majelis hakim dalam persidangan.

1. Konsep anggaran Pilkada Makassar 2018 sudah dibahas sejak dua tahun sebelumnya

Danny Pomanto hadir sebagai saksi dalam sidang perdana dugaan korupsi dana hibah Pilkada Makassar di PN Makassar, Kamis (5/12) / Sahrul Ramadan

Dana sebesar Rp60 miliar itu dianggarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2018. Dana itu, kata Danny, bersumber dari APBD Kota Makassar yang telah disetujui oleh DPRD Kota Makassar.

Perencanaan konsep anggaran disebutkan telah dibahas dua tahun sebelum pelaksanaan pesta demokrasi di Makassar itu berlangsung, tepatnya sejak 2016. Hanya saja, imbuhnya, proposal permintaan anggaran resmi diterima Pemerintah Kota Makassar baru di awal 2017.

“Setelah saya tanda tangani NPHD-nya, langsung saya disposisi ke instansi terkait saat itu. Kesbangpol sebelum saya minta audit ke Inspektorat Makassar,” ungkap Wali Kota Makassar periode 2014-2018 itu.

2. Menurut Danny, teknis pengelolaan anggaran Rp60 miliar untuk Pilkada Makassar itu tanggung jawab KPU Makassar

Danny Pomanto hadir sebagai saksi dalam sidang perdana dugaan korupsi dana hibah Pilkada Makassar di PN Makassar, Kamis (5/12) / Sahrul Ramadan

Ketua Majelis Hakim Daniel Pratu kemudian bertanya mengenai teknis pengelolaan setelah anggaran Rp60 miliar itu cair. Dalam berkas dakwaan kedua terdakwa disebutkan bahwa ada dugaan anggaran itu disalahgunakan pengelolaannya.

Bahkan ada beberapa item kegiatan dalam proses persiapan pelaksanaan pilkada yang tidak sesuai dengan detail rekomendasi dalam proposal permintaan anggaran.

Danny Pomanto menjawab bahwa dia kurang memahami bagaimana teknis pengelolaan dana itu setelah cair. "Yang jelas setelah semuanya, seperti berkas permintaan anggaran diverifikasi dan melalui tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku sampai anggaran itu dicairkan langsung dikirim ke rekening KPU Kota Makassar,” ungkap Danny.

Dengan demikian, pengelolaan sepenuhnya menjadi pertanggungjawaban KPU Makassar.

3. Dana disalahgunakan pengelolaannya hingga sisa dana yang tidak terpakai tidak dikembalikan di dalam kas negara

Danny Pomanto hadir sebagai saksi dalam sidang perdana dugaan korupsi dana hibah Pilkada Makassar di PN Makassar, Kamis (5/12) / Sahrul Ramadan

Kasus ini mencuat setelah ditemukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pilkada Makassar yang tidak direalisasikan dan pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara. Misalnya, biaya jasa yang belum dibayar ke penyedia jasa, honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum dibayar, dan pajak bulan November 2017-Oktober 2018 belum disetor ke kas negara.

Hasil pemeriksaan tim Inspektorat Kota Makassar menemukan adanya kekurangan kas tunai sekitar Rp5,8 miliar. Adapun hasil pemeriksaan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU juga menemukan indikasi kas tekor sebesar Rp5,6 miliar.

Temuan itu, kata Danny, berdasarkan hasil permintaan audit yang dilayangkan pihaknya setelah menerima laporan bahwa anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Itu bahkan sudah tiga kali kami meminta, melalui prosedur administrasi yang formal untuk segera diaudit. Karena dikhawatirkan jika pengelolaan ini jangan sampai disalahgunakan. Ternyata hasil audit memang ditemukan seperti itu (kerugian negara),” ungkapnya.