COVID-19: Gubernur Pastikan Pembatasan Skala Kecil di Makassar

Saat ini Makassar jadi episentrum penyebaran COVID-19 di Sulsel. Dari 168 kasus per Jumat (10/4), sebanyak 110 di antaranya tercatat di Makassar. Selain itu terakumulasi ada 152 pasien dalam pengawasan (PDP).

Nurdin menyatakan pemerintah telah memetakan seluruh lokasi di Makassar yang dianggap rawan jadi titik penyebaran COVID-19. Jumlah kasus yang terus meningkat jadi dasar untuk penerapan PSBK.

"Yang pertama adalah karena pemetaannya sudah selesai. Langkah konkrit yang akan kita lakukan terutama di daerah-daerah episentrum penularan," ujar Nurdin.

Nurdin Abdullah mengungkapkan, pembatasan sosial di Makassar bakal dilakukan di tingkat bawah. Pelaksanaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab Camat, Lurah, hingga Ketua RT dan RW. 

Pemprov bersama Pemkot Makassar, kata Nuridn, saat ini tengah mempersiapkan segala kebutuhan yang nantinya akan digunakan warga jika PSBK diterapkan. Selain itu, Ketua RT/RW juga diberi kewenangan untuk memberikan sanksi jika ada warganya yang melanggar pembatasan sosial.

"Nanti akan kita bicara soal logistik, pengamanan. Intinya nanti kita akan berikan kewenangan bagi RT/RW," ujar Nurdin.

Pemerintah daerah, kata Nurdin, kini tengah merancang persiapan lain untuk penerapan PSBK. Termasuk soal waktu pelaksanaan yang tepat, hingga pemenuhan kebutuhan warga selama itu. Tanggung jawab pelaksanaannya ada di Pemkot Makassar.

Jika nantinya PSBK terbukti tidak maksimal dalam memutus mata rantai penyebaran wabah, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jadi alternatif.

"Kalau ini tidak bisa baru kita mempersiapkan usulan ke menkes untuk PSBB. Tapi percaya saja kalau mereka RT/RW ini bekerja akan maksimal tanggung jawab," ucap Nurdin.