Coklit Data Pemilu, Tim KPU Makassar Sulit Temui Warga Perumahan Elite

Tak hanya dihadapkan dengan penolakan di perumahan elite, KPU Makassar juga mengalami kendala lain dalam pelaksanaan tahapan coklit. Salah satunya adalah banyak warga yang alamat KTP-nya tidak lengkap, seperti hanya mencantumkan RT 0 / RW 0. Ada pula yang alamatnya tidak jelas, hanya tercantum nama kelurahan, sehingga sulit ditemukan.

Tak hanya itu, KPU Makassar juga dihadapkan dengan kendala lain, seperti pemekaran kelurahan yang menyebabkan data DP4 tidak sesuai dengan data faktual di lapangan. Restrukturisasi TPS juga masih belum akurat dalam memposisikan lokasi coklit pemilih.

Namun, semua kendala tersebut telah dibahas oleh KPU Makassar melalui rapat koordinasi evaluasi kerja Pantarlih bersama PPK dan PPS pada 27-28 Februari 2023.

Dalam rapat tersebut, KPU menekankan mengenai pentingnya menjaga hak pemilih. Caranya dengan memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar pemilih yang akan disusun nantinya. 

"Begitu pula terhadap pemilih disabilitas untuk dipastikan pendataannya sehingga kami juga bisa melahirkan data pemilih disabilitas yang akurat," kata Endang.

KPU juga menekankan bahwa tahapan pemuktahiran data pemilih ini adalah tahapan awal pemilu yang sangat penting karena menjadi dasar pemenuhan hak pilih warga negara dan juga dasar bagi proyeksi logistik pemilu yang akan digunakan di tiap TPS.

Selanjutnya, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengatasi kendala kompleks perumahan elit. Sementara untuk pemekaran kelurahan, KPU akan memasukkan dalam daftar inventaris masalah dan akan melaporkannya secara berjenjang.

"Untuk yang alamatnya tidak detail akan ditandai dan jadi pemilih potensial, sementara untuk restrukturisasi TPS, kendala di lapangan akan jadi perhatian kami dalam menentukan titik koordinat TPS sehingga tidak lagi terjadi hal demikian," kata Endang.