Cerita Nelayan Tallo, Ruang Hidup Dirampas Proyek Reklamasi Pelabuhan

16 Des 2023, 13:24 WIB

Ramlah saat menjadi pembicara dalam dialog multipihak di di Hotel Vasaka, Makassar, Senin (11/12/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Ramlah, warga Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan, adalah satu dari sekian nelayan pesisir yang harus merasakan getirnya perampasan ruang hidup. Perairan Spermonde di Makassar yang selama ini menjadi tempatnya mencari ikan kini berganti dengan reklamasi pelabuhan Makassar New Port (MNP).

Makassar New Port adalah pelabuhan baru proyek strategis nasional (PSN) yang berdiri di lahan reklamasi pantai di kawasan Tallo. Pelabuhan ini dibangun untuk menunjang arus barang di Pelabuhan Soekarno-Hatta. MNP memiliki luas area 1.230 hektar dan direncanakan akan memiliki kapasitas peti kemas sebesar 5 juta TEUs per tahun

Ramlah bersama warga sekitar masih tak terima laut tempat mereka mencari nafkah kini telah rusak. Dia dan nelayan lainnya yang menggantungkan hidup di laut itu terpaksa harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut.

"Sebelum ada MNP, kami biasanya melaut dekat-dekat saja, tapi setelah ada MNP, kami harus melaut lebih jauh. Itu makan biaya yang lebih besar karena butuh bahan bakar lebih banyak. Belum lagi kalau ombak tinggi, terpaksa tidak melaut," kata Ramlah, Sabtu (16/12/2023).

1. Kehidupan nelayan berubah sejak pembangunan MNP

Pelabuhan Makassar New Port (MNP). Dok. Pelindo Regional IV

Makassar New Port merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo. Pembangunan proyek ini untuk memudahkan aktivitas ekspor impor. Namun di sisi lain, proyek jadi masalah bagi masyarakat pesisir sekitar.

Reklamasi dan pembangunan pelabuhan, menurut Ramlah, berpengaruh pada menurunnya pendapatan nelayan secara signifikan. Saat proyek dimulai pada 2015, nelayan setempat belum merasakan dampak langsung. Mereka merasakan dampak setelah proyek berjalan satu tahun.

"Saya perempuan nelayan plus istri nelayan sebelum ada Makassar New Port kehidupan kami alhamdulilah bisa mencukupi kebutuhan anak-anak. Tapi setelah ada, untuk makan saja sulit apalagi untuk biaya sekolah anak-anak," kata Ramlah.

Mau tidak mau, warga terpaksa harus bekerja lebih ekstra demi menyambung hidup. Tapi apa daya, kenyataan terkadang tak sesuai harapan. "Makanya saya berjuang suami istri untuk berusaha turun di laut tapi tidak ada penghasilan karena MNP itu," kata Ramlah.

2. Belum menemukan titik terang

Ramlah saat menjadi pembicara dalam dialog multipihak di di Hotel Vasaka, Makassar, Senin (11/12/2023). IDN Times/Asrhawi Muin

Ramlah menganggap dirinya jadi korban pelanggaran HAM berupa perampasan ruang hidup dengan menimbun wilayah tangkap nelayan. Warga telah berulang kali menyuarakan soal hak-hak mereka yang dirampas. Namun hingga kini, belum menemukan titik terang.

Dalam sebuah dialog yang digelar Komunitas SP Anging Mammiri di Hotel Vasaka pada Senin 11 Desember 2023 lalu, Ramlah juga hadir sebagai salah satu pembicara. Dalam dialog itu, dia mengaku pihaknya telah mendatangi kantor PT Pelindo namun tak ada solusi. "Perwakilan PT Pelindo katanya ada CSR," kata Ramlah.

Ramlah mengaku ada sebagian nelayan di wilayahnya yang menerima bantuan air bersih. Namun bantuan tersebut belum merata.

"Tak tersentuh pemerintah. Kemarin saya minta mau. Kan rumahku di atas laut, itu jembatannya rusak. Kalau turun motor biasanya jatuh. Karena pemerintah itu yang dekat-dekat saja na lihat, seperti yang dekat dengan kelurahan," katanya.

3. Warga minta minta pemulihan hak

Kapal penambang pasir laut di Perairan Sangkarrang, Makassar, Sulsel. IDN Times/WALHI Sulsel

Ramlah yang telah bergabung dengan Komunitas SP Anging Mammiri ini tetap bertekad untuk memperjuangkan hak-hak warga kembali. Berulang kali, mereka telah menggelar aksi penolakan namun suaranya tak kunjung didengar.

Bukannya mereka menolak pembangunan, hanya saja mereka tak terima apabila ruang hidupnya dirampas untuk pembangunan. Mereka ingin hak atas lingkungan hidup yang aman, nyaman dan bersih dipulihkan kembali.

"Tuntutan saya untuk para nelayan dan tidak ada pembangunan lagi. Tuntutan kami itu pemulihan hak. Tidak ada namanya CSR. Tidak usah. Kami cuma mau pemulihan hak di pesisir," kata Ramlah.

Sementara itu, pihak Pelindo sendiri menyatakan telah memberikan layanan CSR kepada masyarakat setempat, termasuk nelayan. Hal ini diungkapkan Humas Pelindo Regional 4, Wiwiek Dwi Endah.

Dia menyatakan ada ada banyak program CSR yang diberikan kepada nelayan di sekitar kawasan MNP. Semua program CSR yang diterima, kata dia, telah diterima oleh masyarakat. Beberapa program CSR yang diberikan Pelindo di antaranya yaitu peremajaan jaring, pelatihan UMKM, bank sampah program kesehatan hingga penghijauan.

"Sudah banyak CSR Pelindo yang diberikan ke masyarakat nelayan di sekitar MNP," katanya.