Capaian UCJ 47%, Pemprov Sulsel Genjot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rentan

Perlindungan sosial ketenagakerjaan dibahas dalam rapat Tim Percepatan UCJ di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (14/7/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan UCJ, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengusulkan skema pembayaran iuran yang tidak lagi berbasis gaji, melainkan berbasis nominal tetap. Ini termasuk untuk PPPK Paruh Waktu.

“Iurannya hanya sebesar Rp10.800 per bulan. Sedangkan untuk kategori normal, sebesar Rp16.800. Dengan benefit yang sama,” ujarnya.

Menurut Jufri, skema ini memungkinkan seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, mendapat perlindungan sosial secara menyeluruh. “Sehingga semua kita berharap seluruh pekerja di Sulawesi Selatan di sektor formal, informal, semuanya itu pada saatnya akan terkover. Itu yang dimaksud Universal Coverage. Semuanya dicover oleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Kelompok pekerja rentan yang dimaksud mencakup non-ASN, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non-ASN, ekosistem desa seperti RT/RW, aparat desa, serta perangkat keagamaan yang selama ini belum tersentuh perlindungan sosial ketenagakerjaan. "Ini sebenarnya untuk memberikan perlindungan sendiri. Mereka rentan dengan risiko. Tetapi untuk pembayarannya mereka belum terpikirkan untuk secara pembiayaan dan sadar akan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya," ujar Minarni.

Menurutnya, pekerja formal umumnya sudah terlindungi melalui perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, pekerja sektor informal masih menghadapi tantangan, baik dari sisi kesadaran maupun kemampuan finansial.

"Tetapi pekerja informal bagaimana peran pemerintah daerah, Pemprov, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan," jelasnya.

Langkah percepatan UCJ juga didukung oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel yang kini fokus pada validasi data pekerja rentan. “Ini merupakan tindak lanjut petunjuk dari Pak Gubernur agar mendata persis terutama pekerja-pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi, misalnya para nelayan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujar Kepala Dinas Jayadi Nas, yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan UCJ.

Pendataan juga mencakup kelompok lain seperti petani, pabentor, aparat desa, dan RT/RW. Dinas Sosial bahkan telah mengusulkan pelatihan dan perlindungan ketenagakerjaan bagi 50 penyandang disabilitas.

“Ini sedang dalam proses pengusulan ke Pak Gubernur, karena seluruh pendataan kita lakukan berdasarkan instruksi beliau agar valid dan sesuai dengan kelompok pekerja berisiko tinggi,” kata Jayadi.

Pemprov Sulsel kini tengah merancang skema pembiayaan yang terukur melalui APBD, dengan durasi pertanggungan selama 12 bulan. Pemerintah kabupaten/kota juga mulai diajak untuk ikut menanggung iuran bagi pekerja informal di wilayah masing-masing.

BPJS Ketenagakerjaan menyambut baik pendekatan Pemprov Sulsel ini dan berharap bisa menjadi model percontohan nasional. Dengan menjadi peserta, para pekerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.