Calon Ketua Umum Harus Bisa Kembalikan Kejayaan Golkar 20 Tahun Lalu

23 Jun 2019, 19:08 WIB

Instagram/AirlanggaHartanto

Makassar, IDN Times - Ketua DPP Golkar Ridwan Hisjam berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dapat diselenggarakan tahun ini, karena masa kepemimpinan pengurus DPP Golkar akan berakhir pada Desember nanti.

Pelaksanaan Munas Golkar sebelumnya digelar 5 tahun lalu di Nusa Dua, Bali, 30 November sampai 4 Desember 2014, yang menjadikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Setya kemudian digantikan Airlangga Hartarto karena ditangkap KPK karena kasus korupsi E-KTP.

Menurut Ridwan pelaksanaan Munas di bulan Desember harus didahului Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar Agustus-September, untuk membahas sejumlah persoalan Golkar, seperti penurunan jumlah kursi di DPR dan membahas syarat-syarat calon ketua umum berikutnya, yang mampu menjadikan Golkar pemenang di Pemilu 2024 nanti.

“Golkar harus mengulang kesuksesan 20 tahun lalu, di tahun 2004 di masa kepemimpinan Akbar Tanjung Golkar jadi pemenang dengan jumlah 128 kursi di DPR, Pileg lalu hanya dapat 85 kursi, turun dari 91 kursi, sebelumnya ketua umum menargetkan bisa dapat 110 kursi,” tutur Ridwan.

1. Kepengurusan Golkar harus melibatkan kelompok millenial

IDN Times/Abdurrahman

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI ini, siklus 20 tahun kemenangan Golkar dapat dicapai apabila dilakukan pembenahan di Rapimnas dan Munas nanti. Selain itu Golkar harus berani mempercayakan kepemimpinan Golkar dari pusat hingga di daerah dipegang oleh generasi millenial.

“Jelang bonus demografi ini, Golkar harus berani meletakkan pimpinan pada generasi muda, dari tingkat pusat hingga daerah, kalau ingin menang harus didominasi anak muda, tanpa meninggalkan senior yang sudah meletakkan pondasi kepemimpinan, idealnya 70 sampai 80 persen anak muda karena sejatinya dalam Panca Bakti Golkar, setiap kader harus mengedepankan pembangunan dan pembaharuan,” ujar mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur ini.

2. Golkar harus mengubah paradigma lama agar tidak ditinggal pemilihnya

ANTARA FOTO/FB Anggoro

Ridwan menambahkan, untuk dapat memenangkan Pemilu berikutnya, paradigma Golkar harus diubah, Golkar harus menjadi partai moderen, terbuka, mandiri, setiap kebijakannya harus mengedepankan cek dan ricek, khususnya di era maraknya hoaks. Golkar juga harus memanfaatkan bonus demografi, dengan menjadi partainya kelompok millenial, serta memanfaatkan Revolusi Industri 4.0, yang tidak lepas dari peran kecanggihan teknologi informasi.

“Golkar harus menjadi kekuatan utama demokrasi di Indonesia. Kalau partai tidak dibenahi, maka demokrasi akan runtuh. Partai harus kuat secara kelembagaan, tidak boleh dikelola secara kekeluargaan, atau secara konvensional dan tradisional, pemerintah harus juga memperkuat partai, contohnya anggarannya harus disiapkan agar partai tidak mencari dana ilegal,” ungkap Ridwan.

3. Calon ketua umum Golkar harus bersih dari kasus hukum

IDN Times/Afriani Susanti

Anggota Fraksi Golkar lima periode ini menegaskan, rekomendasi syarat calon ketua umum yang akan dipilih di Munas, harus bersih dari kasus hukum, agar tidak mengulang kasus Setya Novanto yang diturunkan di tengah jalan akibat tersangkut kasus korupsi E-KTP. Selain ketua umum, Sekjen Golkar Idrus Marham juga tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini baru dua calon ketua umum yang serius untuk maju mencalonkan diri, yakni ketua umum incumbent Airlangga, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ketua umum adalah figur partai yang tidak boleh mengulang kejadian sebelumnya, yang bermasalah hukum, setiap yang terindikasi tidak boleh ditempatkan di etalase, harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela), jangan kader yang cacat,” pungkas politisi berdarah Bugis ini.